Diskursus tentang gerakan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan (OK) menarik untuk diperbincangkan lagi setelah Universitas Indonesia (UI) mewajibkan mahasiswa barunya untuk menandatangani pakta integritas yang terdiri dari 13 point.
Dari 13 point, ada 2 point pakta integritas yang perlu dicermati yakni point 10 "Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara". Dan point 11 "Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan/atau pimpinan Universitas Indonesia".
Terlibat politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara  pada point 10 memiliki makna sangat subyektif dan juga tidak efektif.
Subyektif karena kebenaran pemaknaan pasti didominasi pihak kampus yang nota benenya sebagai pembuat pakta integritas.Â
Indikasi mengganggu tatanan akademik dan bernegara sangat tergantung dari cara pandang atau pemaknaan pihak kampus. Mahasiswa dan OK sewaktu waktu bisa di"gebug" karena dianggap berpolitik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan/ atau bernegara jika pihak kampus merasa dirugikan atau terganggu.
Tidak efektif karena setiap perbuatan yang mengganggu pihak manapun sudah ada regulasi yang mengaturnya seperti KUHP, KUHAP, dan undang  undang lainya. Artinya tanpa ada pakta integritas seperti point 10 setiap perbuatan yang mengganggu sudah bisa ditindak sesuai perundang undangan yang berlaku.
Pada point 11, aroma pembatasan kebebasan Mahasiswa dan OK  sangat terasa. Pihak kampus tidak hanya sekedar mengontrol dan mengintervensi tetapi bisa membunuh motivasi dan kreativitas mahasiswa  dalam mengembangkan semua potensi yang dimiliki melalui OK baik intra maupun ekstra kampus.
Ada dua hal yang tidak mungkin ditinggalkan bagi semua mahasiswa selama menempuh kuliah khususnya jenjang strata satu (S1) yaitu studi dan organisasi. Mengapa? Studi dimaksudkan mengasah ketrampilan akademik (intelektualitas/ IQ) yang disimbolkan dengan indeks prestasi akademik (IPK).
Berorgansasi dimaksudkan mengoptimalkan kecerdasan sosial atau emosional  (EQ) dan kecerdasan beragama/ spiritual  (SQ). Kualitas EQ  ditunjukan dengan kepekaan, kepedulian sosial, kreativitas, inovasi dalam menghadapi problema kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kualitas SQ ditandai dengan kemampuan mengaplikasikan agama sebagai sistem nilai kehidupan.
Walaupun dalam studi (perkuliahan) juga diajarkan tentang EQ dan SQ tetapi kualitas EQ dan SQ lebih cepat di peroleh melalui aktivitas berorganisasi, karena aktivitas organisasi para mahasiswa terlibat langsung dengan berbagai pengalaman nyata. Artinya mahasiswa  diajak melihat secara langsung problem sosial yang ada ditengah tengah masyarakat.
Proses pengkaderanya juga dilakukan dengan pendekatan problem solving sehingga mahasiswa dengan mudah mengasah dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya.
Semua harapan di atas akan sirna jika kampus UI benar benar memberlakukan pakta integritas khususnya point 10 dan 11. Mahasiswa dan OK tidak akan mungkin bisa melakukan kegiatan untuk melatih mahasiswa kritis, kreatif dan inovatif.
Bayang-bayang dituduh berpolitik praktis dan dianggap mengganggu tatanan akademik kampus dan bernegara bisa datang sewaktu waktu jika pihak kampus merasa dirugikan atau terancam dengan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan OK.
Sepanjang negeri ini berdiri, baru kali ini ada aturan yang melarang mahasiswa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan OK tanpa izin resmi dari kampus. Kampus akan menjelma kerajaan kecil yang bisa mengawasi dan mengintervensi kegiatan para mahasiswa bersama OK.
Ratusan OK ada di setiap kampus, mulai OK intra kampus dari tingkat angkatan (Kosma), program studi, fakultas, sampai tingkat universias. Ada lagi OK atau kelompok mahasiswa yang bersifat kultural atau kedaerahan, sampai dengan OK ekstra kampus seperti PMII, HMI, GMNI, IMM, PMKRI, KAMMI, dan masih banyak lagi lainya.
Sungguh aneh dan tidak masuk akal jika mahasiswa ingin mengikuti acara semacam pengkaderan, orientasi atau  diskusi dan sejenisnya harus mendapat izin resmi dari fakultas atau universitas.
Implikasinya jelas, mahasiswa kehilangan kebebasan berekspresi, berelaborasi dan berinovasi secara optimal sesuai bakat minatnya masing masing. Karakter kritis yang konstruktif dan keberanian melawan kesewenang wenangan, penindasan dan kedholiman akan segera punah karena mahasiswa dibawah bayang bayang tekanan ancaman pemecatan sebagai mahasiswa.
Bagi OK tidak lagi menjadi wadah untuk memperjuangkan hak hak mahasiswa yang hilang akibat arogansi kekuasaan melainkan  hanya akan menjadi "tangan panjang" penguasa kampus. OK yang  nurut akan dijadikan "anak manis" penguasa, sebaliknya OK yang "nakal" tidak nurut, akan dipersulit semua program kegiatanya, bahkan tidak segan segan dijadikan "musuh bersama".
Kita tunggu, bagaimana pihak kampus memberlakukan pakta integritas tersebut? Apakah mahasiswa akan menjadi "anak manis" Â atau tetap konsisten sebagai kelompok kritis (agent of critis).
M. Saekan Muchith, Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa PTAIS Se Jawa Tengah tahun 1992-1993. Sekretaris PMII Kota Semarang 1994, Dosen IAIN Purwokerto Jawa Tengah.
