Indikasi Kemandegan Inisiatif Strategis Pembangunan
Saya sangat mendukung proyek revitalisasi trotoar dan penataan fasilitas penyeberangan jalan (JPO dan Pelican Cross) di Jakarta. Walaupun ada segi yang saya tak setuju dalam revitalisasi trotoar yaitu devitalisasi (penebangan) pohon-pohon peneduh.
Tapi saya menangkap kesan bahwa fokus yang agak berlebihan pada revitalisasi trotoar dan fasilitas penyeberangan itu sejatinya adalah indikasi kemandegan gagasan asli pembangunan Jakarta di bawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.
Kemandegan gagasan asli itulah yang disembunyikan di balik langkah-langkah "tak lazim" semacam penggundulan atap JPO itu. Sekurangnya dugaan saya begitulah. Istilahnya, kamuflase ketidakmampuan.
Selama ini Pak Gubernur terlihat terlalu banyak memberikan perhatian pada penataan jalur utara-selatan, mulai dari Stasiun Kota sampai Stasiun MRT Lebak Bulus. Seolah-olah Jakarta hanyalah jalur itu dan masalah hanya ada di jalur itu.
Padahal banyak yang lebih penting kembang penataan dan beautifikasi trotoar jalan-jalan utama Jakarta yaitu, antara lain, janji Pak Anies untuk "naturalisasi sungai" dan "perumahan (DP 0%) untuk warga lapisan bawah".
Mestinya itu dua program yang sangat penting dan saling berkait. Naturalisasi sungai mempersyaratkan perumahan murah untuk warga lapisan bawah yang dipindah (bukan digusur) dari bantaran sungai.
Jika ada langkah-langkah strategis yang sudah dijalankan Pak Anies, maka umumnya itu adalah kelanjutan program-program pemerintahan sebelumnya yang sempat dikritiknya habis-habisan.Â
Jika ada yang tak beres dalam implementasinya, maka kesalahannya dicari pada kebijakan pemerintah sebelumnya.
Indikasi kemandegan inisiatif strategis pembangunan Jakarta itu sejatinya tercermin pula dalam Rancangan APBD DKI 2020.Â
Masuknya mata anggaran yang aneh dan tidak penting, bahkan seharusnya tidak ada, semisal lem aibon, penghapus, ballpoin, tip-ex, dan pasir jelas mencerminkan tidak adanya prioritas yang jelas dalam perencanaan pembangunan Jakarta kini.
Jika APBD sampai memasukkan mata anggaran yang "aneh-aneh", yang jelas-jelas tidak ada gunanya untuk kemaslahatan warga, berarti pemerintah memang tidak punya gagasan yang kuat tentang pembangunan.
