"SEANDAINYA SAYA WALIKOTA TERNATE"
Oleh :
M. Syarif Tjan
(Pemerhati Lingkungan & Sosial)
Sebagai warga Kota Ternate, saya menaruh perhatian besar terhadap proses kontestasi demokrasi yang akan digelar pada 9 Desember 2015 nanti. Barangkali sebagian kecil warga Kota Ternate pernah memperhatikan baliho saya bersama Abraham Samad --mantan Ketua KPK, atau pernah membaca pemberitaan media lokal tentang keikut-sertaan saya dalam "fit and proper test" pada beberapa partai politik, atau pembicaraan non-formal saya di berbagai kesempatan tentang "kesediaan" saya untuk maju sebagai calon walikota Ternate.
Tentu, sebagian besar warga, atau mereka yang memahami tentang pribadi saya akan mengira saya sudah kehilangan akal sehat (rasionalitas) untuk bertarung "melawan" sejumlah tokoh-tokoh berpengaruh khususnya di Kota Ternate dalam pemilihan walikota. Saya pun tahu persis kapasitas dan kompetensi saya, tetapi disinilah, saya ingin menyampaikan, apa yang menjadi "makna" di balik baliho maupun "kesediaan" Â saya meramaikan wacana bakal calon walikota tersebut.
Pertama, tidak dapat dipungkiri, Kota Ternate dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cukup signifikan di bawah kepemimpinan Dr. H. Burhan Abdurahman, M.M. -- Ir. Arifin Djafar, M.Si. Tetapi, bukan berarti tanpa persoalan. Pada beberapa sisi, kita masih menyaksikan hadirnya masalah, berkaitan dengan penataan lingkungan perkotaan yang mungkin bagi saya masih memerlukan pembenahan. Keberadaan pasar dan terminal sebagai tampilan etalase kota perlu diinisiasi secara kreatif, yang bagi saya, mungkin saja pada tingkatan dinas operasional belum memiliki kemampuan menangkap visi Bahari Berkesan ke depan, sehingga penataan pasar dan terminal masih "asal kelola." Kota Ternate membutuhkan orang-orang yang cakap untuk mengatur kedua obyek vital tersebut.
Kedua, rentang perjalanan pemerintahan sejak Drs. H. Syamsir Andili hingga Dr. H. Burhan Abdurahman, Kota Ternate sama sekali belum memiliki "branding city", identitas sebuah kota yang dapat dihargai sebagai kota yang mampu memberikan nilai jual bagi peningkatan PAD. Kita masih berkutat pada persoalan-persoalan konvensional, yang dari periode ke periode tidak pernah berlanjut tetapi justru saling menyalip kebijakan.
Ketiga, Kota Ternate memiliki ruang wilayah yang amat terbatas, yang tentunya semakin didesak dengan pembangunan fisik, akan memberikan ekses dan pengaruh pada sisi yang lain. Karena itu, sudah semestinya dipikirkan penataan kota yang meluaskan ruang gerak warga secara berimbang. Sentralitas dan dinamika gerak hanya pada satu sisi, yakni Kota Ternate semata, dan mengabaikan ruang wilayah lain, akan melahirkan ketidak-seimbangan ruang kota di masa mendatang. Ini tentunya akan memicu makin bertumpuknya persoalan-persoalan perkotaan yang tidak diharapkan.
Keempat, pemanfaatan air bersih bagi warga di Kota Ternate makin berkurang. Ini tidak diikuti dengan langkah-langkah  konkrit untuk meningkatkan daya dukung air tanah (biopori). Persoalan air hari ini, mungkin akan dianggap sebagai angin lalu, tetapi dengan makin padatnya penduduk dan makin sesaknya pembangunan, kebutuhan air akan makin menjadi barang langka yang akan menimbulkan persoalan panjang. Pemerintah sudah harus berhitung pemanfaatan air bersih bagi warga di setiap pemukiman, maupun pemanfaatan air bersih pada setiap penginapan dan hotel di Kota Ternate. Setidaknya, diperlukan kebijakan dalam penggunaan air.
Mengukur Kompetensi