Waspadai Provokasi Radikal Menjelang May Day 2025

Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2025, sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar rapat koordinasi bertema "Bangun Persatuan Menyambut Hari Buruh Sedunia" pada tanggal 21 April lalu. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pekerja Nasional Komite Perlawanan Rakyat Jakarta (BPN KPR Jakarta), Front Mahasiswa Nasional Pusat (FMN Pusat), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Greenpeace Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), serta Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Dalam forum tersebut, penolakan terhadap kapitalisme, militerisme, dan oligarki disuarakan secara lantang, disertai penegasan bahwa May Day adalah momentum perlawanan kolektif lintas sektoral.

Penolakan terhadap militerisme yang digaungkan dalam forum tersebut perlu dilihat dengan kacamata kritis. Sebab, militer di Indonesia --- dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) --- bukanlah simbol penindasan, melainkan pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Tuduhan bahwa militer adalah alat oligarki merupakan narasi miring yang sering kali diputar sedemikian rupa demi membangun sentimen anti-negara. Ini bukan sekadar kritik, melainkan upaya membentuk persepsi publik yang keliru dan berpotensi mengikis kepercayaan terhadap institusi negara.

May Day sejatinya adalah panggung bagi buruh menyuarakan aspirasi terkait upah, jaminan sosial, dan perlindungan kerja secara damai dan konstitusional. Namun ketika May Day mulai dimaknai sebagai panggung perlawanan melawan sistem, maka kita patut waspada terhadap infiltrasi ideologi tertentu yang menyimpang. Di balik semangat lintas sektoral itu, terselip pola-pola agitasi khas kelompok radikal berhaluan kiri yang dalam sejarahnya tidak pernah sejalan dengan ideologi Pancasila. Indikasi kebangkitan kembali paham komunisme gaya baru yang ingin merombak dasar negara harus disikapi dengan kesadaran kolektif.

Beberapa simpul dari gerakan ini diketahui berafiliasi dengan ideologi yang menolak sistem demokrasi konstitusional. Dalam berbagai aksi dan orasi mereka, kerap terdengar narasi bahwa negara hanya berpihak pada kapital, dan bahwa rakyat harus melakukan perlawanan. Arah gerakan semacam ini bukan lagi reformasi kebijakan, melainkan transformasi ideologi. Mengubah sistem dari dalam dengan membenturkan masyarakat terhadap negara adalah pola lama yang kini dibungkus dengan kemasan baru: solidaritas lintas isu.

Masyarakat dan buruh Indonesia harus bisa membedakan antara perjuangan yang sah untuk kesejahteraan, dengan propaganda politik yang bermuatan ideologis. Tidak semua gerakan yang mengatasnamakan rakyat benar-benar berpihak pada rakyat. May Day harus tetap dijaga sebagai ruang perjuangan buruh yang bermartabat, bukan dijadikan alat untuk mengguncang stabilitas sosial. Negara dan seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi menjaga agar peringatan Hari Buruh tetap damai, tertib, dan sesuai dengan semangat Pancasila.