Di dalam suatu organisasi, tentu dapat dikatakan memiliki beberapa kelemahan, diantaranya bahwa suatu organisasi itu akan cenderung bersifat oligarkis. Organisasi tersebut termasuk juga organisasi partai politik, terkadang partai politik tersebut juga bertindak dengan lantang untuk dan atas nama keentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurus sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi yang penulis kutip dari buku "Pengantar Ilmu HukumTata Negara" karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie bahwa:
 "Organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandarisdengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentamg organisasi, maka sebenarnya ia bicara tentang oligarki".
 Dari kutipan tersebut dapat kita ketahuai bahwa partai politik yang juga merupakan suatu bentuk organisasi pasti akan memiliki kelemahan, yang dimana kelemahan tersebut sudah merupakan kelemahan yang pasti ada di dalam suatu organisasi apapun. Di dalam suatu partai politik apabila kelemahan tersebut terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada suatu negara dan akan banyak ketimpangan yang terjadi di dalam negara tersebut apabila partai politik itu menguasai atau terpilih mewakili masyarakat didalam suatu negara.
Oleh karena itu, kelemahan yang ada alangkah lebih baiknya untuk segera di atasi agar tidak merugikan pihak manapun dan mampu menjadi suatu organisasi partai politik yang dapat menjadikan suatu negara menjadi maju. Untuk mengatasi berbagai potensi buruk partai politik seperti yang sudah disebutkan diatas, maka diperlukannya beberapa mekanisme pendukung untuk memperbaiki kelemaha tersebut.
Di dalam bukunya Prof. Jimly Asshiddiqie "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" di sebutkan ada 4 mekanisme penunjang tersebut yaitu: pertama,mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mekanisme keterbukaan partai dimana warga masyarakat di luar partai dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, penyelenggaraan negara yang baik meningkatnya kualitas pelayanan publik (public sevices), serta keterbukaan dan akuntabilitas organisasikekuasaan dala kegiatan penyelenggaraan negara. Keempat, berkembangnya pers bebas yang semakin profesional dan mendidik.
Dari empat mekanisme penunjang tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam partai politik maka diperlukan perubahan-perubahan yang baik pada intern dan ekstern patai tersebut dan juga oleh suatu negara. Agar dapat terciptanya partai politik yang akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan negara juga akan dapat menjadi lahan yang subur bagi para partai politik untuk berkembang memajukan negara tersebut.
