Pernah mendengar tunjangan kinerja di hentikan? Â jawabannya, "belum"
Pernah mendapat informasi bahwa tunjangan profesi dokter distop? ah, kapan yah ?
Pernah membaca edaran mengenai penghentian tunjangan pejabat negara? jawabannya, "gak lagi...!"
Pertanyaan ini, masih bisa ditulis dan diperpanjang lagi jawabannya, hampir serupa, "tidak, belum atau gak pernah". Tetapi, jika kita ajukan pertanyaan, mengenai sertifikasi profesi guru akan lain jawabannya.
Rekan tetangga, sempat mengajukan pertanyaan, "Heran, mengapa tunjangan sertifikasi profesi guru itu, begitu mudah dijadikan komoditas politik?" misalnya, baru-baru ini, ada edaran bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan II dihentikan oleh Menteri Keuangan. Edaran dan pengalaman para guru, sangat meyakinkan. Karena hingga, saat ini, masih ada TPG yang belum cair, macet atau dihentikan (sementara).
Kembali ke awal pertanyaan kita, mengapa untuk kebijakan TPG begitu mudah berubah haluan, timbul tenggelam dan atau sangat riskan. Bahasa di lapangan, "tunjangan ini tidak bisa diandalkan sebagai sumber kehidupan". Kedatangannya sulit diprediksi dan dipastikan! mirip apa ya?
Dalam hematan kita saat ini, politisasi sertifikasi guru, sesungguhnya tidaklah bermanfaat. Tidak memberikan nilai positif bagu tenaga pendidik. hal yang muncul malah (1) kesadaran kolektif, bahwa hak guru itu harus diperjuangkan oleh orang yang ngerti guru, (2) politisasi sertifikasi guru, tidak mematikan ekspresi politik, malah akan membangkitkan sikap politik terhadap pemerintah, (3) politisiasi sertifikasi guru, mudah merusak budaya dan mental kerja para guru.
Sehubungan hal itu, mempermainkan sertifikasi guru adalah kontraproduktif dengan maksud untuk meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan di Indonesia.
