Pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak pada berbagai sendi-sendi kehidupan. Bukan hanya mempengaruhi kota, daerah desa juga ikut terpengaruh oleh kondisi tersebut. Lalu, bagaimana nasib desa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19?
1. Peningkatan Jumlah Warga Miskin Sementara
Beberapa desa memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari pariwisata dan perdagangan. Kondisi pandemi dan pembatasan membuat sektor pariwisata terdampak cukup besar. Beberapa desa yang sumber penghasilannya dari sektor ini, otomatis mengalami penurunan pendapatan hingga kehilangan pendapatan. Sehingga, jumlah warga miskin akan meningkat secara drastis.
Meskipun begitu, seiring dengan kondisi pandemi yang semakin membaik, sektor pariwisata dan perdagangan juga perlahan menggeliat. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan warga desa juga akan kembali seperti semula. Sehingga, warga yang berstatus miskin karena pandemi dianggap sebagai warga miskin sementara.
2. Peningkatan Jumlah Warga Desa yang Pulang Kampung
Pola kehidupan di desa dan kota memang sangat berbeda. Di kota, ekonomi ditopang oleh konsumsi warganya. Kondisi pandemi menyebabkan pola konsumsi masyarakat mengalami penurunan secara signifikan. Akibatnya, dampak pandemi menjadi cukup fatal.
Bagi para perantau, hal ini bisa menjadi sangat berat. Kondisi yang tidak pasti dan penurunan pendapatan membuat kehidupan di kota terasa sangat tidak pasti. Karena itu, banyak perantau yang akhirnya memutuskan untuk kembali pulang dan hidup di kampung.
Salah satu alasannya adalah kondisi di kampung cenderung lebih ramah. Warga desa memiliki budaya berbagi yang cukup kuat. Dan pertanian di desa juga cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dasar. Banyaknya perantau yang pulang kampung ini tentu saja membuat jumlah warga desa mengalami peningkatan.
3. Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Lebih Singkat
Dana Desa merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan di pedesaan. Sebelum pandemi, mekanisme penyaluran dana desa cenderung berantai panjang. Pertama, dana desa dari pemerintah pusah (APBN), disalurkan dulu menjadi APBD.
