Strategi Penanggulangan Banjir Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan di Jawa Tengah

Banjir merupakan permasalahan utama yang kerap mengancam sejumlah kota di Jawa Tengah, seperti Semarang, Pekalongan, Grobogan, Demak, Pati, dan Kudus. Terlebih saat musim hujan tiba, tingginya intensitas curah hujan dan luapan sungai dipadukan dengan fenomena rob (banjir akibat pasang air laut) memperburuk kondisi banjir. Dampak dari bencana ini sangat luas, mulai dari kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas ekonomi, hingga penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Artikel ini membahas keseriusan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan peran sektor swasta dalam mengantisipasi banjir melalui kesadaran lingkungan dan tata ruang yang terpadu.

Banjir di kota-kota Jawa Tengah bukan hanya persoalan munculnya air di permukaan tanah. Lebih jauh, kondisi ini erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan perencanaan tata ruang yang kurang konsisten. Alih fungsi lahan rawa dan lahan resapan menjadi kawasan pemukiman atau komersial, memperbesar risiko terjadinya banjir. Selain itu, tumpukan sampah dan limbah domestik yang tidak terkelola dengan baik menyumbat saluran drainase dan memperparah banjir.

Pentingnya Kesadaran Lingkungan dan Tata Ruang

Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dan mematuhi aturan tata ruang menjadi kunci utama pencegahan banjir yang semakin parah. Baik pemerintah maupun masyarakat harus berkomitmen mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Tata ruang yang baik memperhitungkan wilayah rawan banjir dan daerah resapan air agar fungsi ekologis tetap berjalan optimal. Contohnya, membangun perumahan di lahan resapan tanpa kompensasi lahan resapan baru justru mempercepat aliran air hujan ke permukiman dan memicu banjir lokal.

Menghadapi permasalahan banjir yang kompleks, langkah terpadu sangat diperlukan, meliputi:

• Pengaturan dan pengawasan tata air. Sistem drainase merupakan aspek krusial untuk mengendalikan kelebihan air di perkotaan agar terhindar dari genangan dan banjir. Drainase juga berfungsi mengelola limbah domestik dan limpasan air dari berbagai permukaan seperti jalan dan atap bangunan. Oleh karena itu, pengelolaan tata air harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan penataan serta pemeliharaan saluran drainase yang tetap memperhatikan keseimbangan ekologi dan lingkungan. Misalnya, di Kota Semarang, kapasitas sistem drainase utama terus ditingkatkan agar efektif menampung dan mengalirkan air saat hujan deras dan pasang laut.
• Pembuatan area tampungan air di hulu dan hilir. Di wilayah hulu, bendungan, waduk, embung, situ, dan tangkapan air lainnya perlu dibangun guna konservasi air dan pengendalian banjir. Infrastruktur ini tidak hanya mengendalikan banjir, tetapi juga menyediakan sumber air baku, energi, serta mendukung pariwisata dan perikanan. Di daerah pesisir seperti Demak dan Pekalongan, pembangunan tanggul laut dan kolam retensi menjadi solusi efektif menahan banjir rob dan mengelola air hujan. Kota-kota yang kehilangan lahan resapan akibat reklamasi wajib menyediakan polder dan kolam retensi sebagai pengganti lahan resapan. Peninggian tanggul laut dan pembangunan proyek tol-tanggul diperlukan untuk mencegah masuknya air laut ke daratan, khususnya di Semarang, Demak, dan Pekalongan.
• Edukasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kawasan resapan air dan fungsi saluran drainase. Kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan sangat penting menjaga kebersihan saluran air agar tidak tersumbat. Program gotong royong untuk membersihkan saluran drainase secara berkelanjutan dapat memperlancar aliran air, sekaligus mencegah genangan dan banjir lokal.
• Pengawasan ketat terhadap penggunaan sumur bor. Izin pengeboran sumur artesis harus diawasi ketat agar tidak terjadi pengambilan air tanah secara berlebihan. Penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat memperburuk kondisi banjir rob, sehingga pengontrolan sumur bor sangat diperlukan.

 Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta untuk Menghadapi Banjir 

Mengatasi permasalahan banjir di Jawa Tengah membutuhkan sinergi yang solid antara pengelolaan lingkungan, kesadaran masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengaturan tata ruang yang konsisten. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dengan menjalankan perencanaan tata ruang yang matang dan menerapkan pengawasan ketat. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran lingkungannya melalui edukasi dan pemberdayaan partisipasi aktif. Sektor swasta pun berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan wilayah yang berwawasan lingkungan.

Kesimpulan

Kesadaran lingkungan yang tinggi dan penerapan tata ruang yang tepat adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana banjir. Dengan pendekatan terpadu dan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, dampak buruk banjir dapat diminimalisir dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Banjir tidak lagi menjadi ancaman serius, melainkan suatu kondisi yang dapat dikendalikan dengan baik demi masa depan Jawa Tengah yang lebih aman dan nyaman.

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.

Ketua  Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah.