Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia demi Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Alam

Wilayah pesisir Indonesia merupakan salah satu aset nasional yang sangat strategis, karena menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang kaya, baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki sumber daya pesisir yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, wilayah pesisir juga menghadapi berbagai tantangan besar, seperti kerusakan ekosistem, pengelolaan yang kurang terintegrasi, serta konflik kepentingan yang sering mengancam kelestarian dan keberlanjutan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, pemahaman, pengelolaan, dan pengembangan potensi sumber daya pesisir secara bijaksana dan berkelanjutan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

Wilayah pesisir Indonesia kaya akan sumber daya hayati yang dapat diperbarui, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, serta sumber daya perikanan laut. Selain itu, terdapat juga sumber daya alam tidak terbarukan, seperti mineral dan sumber daya geologis. Fungsi wilayah pesisir tidak hanya terbatas pada penyediaan bahan baku, tetapi juga meliputi jasa lingkungan, seperti kawasan perlindungan ekosistem, sistem penyangga kehidupan, sektor pariwisata, transportasi, dan sumber energi. Dengan sekitar 60% populasi Indonesia tinggal di dekat pantai, wilayah pesisir memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, serta dalam dinamika sosial dan proses urbanisasi.

Berbagai Permasalahan Serius

Pengembangan wilayah pesisir menghadapi berbagai permasalahan serius yang saling berkaitan. Pertama, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri, domestik, dan aktivitas ekonomi pesisir menyebabkan degradasi kualitas air dan ekosistem. Kedua, overeksploitasi sumber daya alam, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan habitat kritis seperti hutan mangrove serta terumbu karang, mengancam keberlanjutan sumber daya hayati di wilayah pesisir.

Hutan mangrove memiliki fungsi penting sebagai penyangga abrasi dan habitat bagi berbagai biota laut, sementara terumbu karang merupakan bioma utama yang mendukung keanekaragaman hayati. Selain itu, padang lamun dan rumput laut menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat sekaligus berperan dalam penyerapan karbon.

Permasalahan tata ruang dan reklamasi juga menjadi tantangan besar, terutama ketika reklamasi dilakukan tanpa berlandaskan analisis lingkungan yang matang. Hal ini dapat menimbulkan abrasi, sedimentasi, dan kerusakan terhadap terumbu karang serta perubahan landscape dan seascape yang tidak sesuai dengan dinamika alam.

Selain itu, sumber daya non-hayati seperti mineral dan potensi geologis yang memiliki nilai ekonomi juga rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Sementara itu, dualisme ekonomi dan kemiskinan masih terjadi di masyarakat pesisir, di mana sebagian besar penduduk masih hidup dalam kemiskinan meskipun wilayah tersebut kaya sumber daya.

Kasus spesifik yang mencerminkan berbagai permasalahan ini dapat ditemukan di Raja Ampat, di mana eksploitasi tambang nikel mengancam ekosistem, fungsi ekologis, dan keberlanjutan ekowisata. Penegakan hukum yang lemah memperparah kerusakan lingkungan. Selain itu, pemasangan pagar laut atau seawall tanpa perencanaan matang mengubah alur arus laut dan membatasi akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya, sehingga menimbulkan dampak lingkungan negatif dan konflik sosial.

Di sisi lain, wilayah pesisir memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan melalui Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pengembangan ekonomi pesisir harus melibatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat lokal, manajemen yang baik, serta dukungan modal agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan.

Terakhir, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya atau yang disebut paradoks tata ruang menjadi masalah utama. Perencanaan yang tidak harmonis seringkali menghambat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang akhirnya menimbulkan kerugian baik dari sisi ekologis maupun sosial-ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu untuk mengatasi semua masalah ini demi pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan seimbang.

Evaluasi serta perencanaan reklamasi dan pemasangan pagar laut juga harus dilaksanakan dengan prinsip ramah lingkungan dan transparansi penuh. Dengan strategi-strategi tersebut, wilayah pesisir Indonesia dapat terus berperan sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan alam bagi generasi yang akan datang..

Referensi

• Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
• Studi KLHK: "Reklamasi Pesisir dan Dampaknya bagi Lingkungan”.
• Berbagai laporan media dan jurnal akademik tentang tata kelola wilayah pesisir di Indonesia

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.

Ketua  Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik UNISSULA. Juga sebagai Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Selain itu juga menjadi Ketua Bidang Teknologi Tradisional, Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Provinsi Jawa Tengah. Serta sebagai Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah.