Beberapa hari yang lalu, di salah satu grup WA yang saya ikuti, ada seorang anggota mengirim screenshot data daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan). Kabupaten Bangkalan, tanah kelahiran saya, terdata sebagai salah satu daerah tertinggal.
Awalnya, anggota grup menanggapi data daerah 3T tersebut dengan santai. Hanya saling olok dan 'membanggakan' daerahnya yang masuk dalam ketegori tertinggal. Tapi, tak berlangsung lama ada anggota lain yang menyajikan berita berbeda. Dikutip dari media online ternama di Indonesia, Bangkalan dinyatakan sudah bebas dari status daerah tertinggal.
Perdebatan pun tak terelakkan. Ada anggota yang mempertanyakan sumber data daerah 3T itu, siapa yang membuat? Lembaga independen atau pemerintah? Anggota yang lain juga ngotot mempertahankan pendapatnya, bahwa Bangkalan bukan termasuk daerah tertinggal lagi berdasarkan berita di media online tersebut.
Ada lagi satu anggota yang menyatakan begini, lebih baik Bangkalan tetap menjadi daerah tertinggal, supaya bisa mendaftar beasiswa LPDP khusus daerah tertinggal. Hahaha. Kebetulan anggota grup kebanyakan masih mahasiswa, dan yang memberikan pernyataan beasiwa LPDP itu, saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Taiwan. Entah dengan beasiswa LPDP daerah tertinggal atau bukan?
Saya pribadi, cenderung tidak percaya dengan berita yang menyatakan Bangkalan sudah bebas dari status daerah tertinggal. Menurut saya masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk menyejajarkan Bangkalan dengan wilayah-wilayah lain yang lebih maju. Seperti akses jalan di desa-desa yang belum diaspal dan urusan administrasi kependudukan yang tidak tertib dan lama pengurusannya.
Informasi yang pernah saya baca, setidaknya ada enam kriteria untuk mengukur suatu daerah dikatakan sebagai daerah tertinggal atau bukan. Keenam kriteria tersebut adalah :
Perekonomian
Sumber Daya Manusia (SDM)
Kemampuan Keuangan Daerah
Infrastruktur
Aksesibilitas
