Revisi regulasi kadang justru melemahkan lembaga antikorupsi, menunjukkan bahwa kepentingan politik bisa mengalahkan agenda pemberantasan korupsi.
Singkatnya, sistem politik kita seperti mesin yang setiap putarannya menghasilkan risiko korupsi baru.
Maka, pertanyaan besarnya bukan lagi siapa pejabat yang korupsi?, melainkan:
- Apakah kita hanya butuh "orang baik" di kursi kekuasaan, atau perlu perombakan total sistem politik dan pemerintahan?
- Apakah masyarakat juga turut salah karena permisif terhadap praktik suap dan gratifikasi sehari-hari?Â
Korupsi di Indonesia jelas bukan hanya soal "oknum nakal". Ini adalah masalah struktural. Pemerintah gagal menutup celah, dan sistem politik kita justru membuka peluang baru.
Jadi, kalau kita masih bertanya "salah siapa?", mungkin jawabannya sederhana tapi pahit: salah kita semua pemerintah yang lemah, sistem politik yang cacat, dan masyarakat yang terlalu lama membiarkannya.Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI