Tak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mencederai hati-sanubari kami Bangsa Melayu di Tanah Tumpah Darah kami
sendiri.
"Menjunjung Adat Menjulang Daulat"
Pulau Penyengat Indera Sakti
Selasa, 27 Shafar 1445 H., 12 September 2023
Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Sultan Hendra Syafri Riayat Syah
ibni Tengku Husin Saleh
Paduka Perdana Dalam, Raja Dato' Perdana Kamaruddin, S.E., M.M.
ibni Raja Abu Bakar
Duli Yang Dipertuan Muda,Raja Haji Supri, S.Sos., M.Si. ibni Raja
Yassin
(*)( sumber BangkaPos.com Penulis: Dedy Qurniawan CC | Editor: Evan Saputra)
Jika kita runut ke belakang, semua persoalan ini bermula dari Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Chengdu, China. Sepuluh tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-China dirayakan dengan pertemuan bilateral di Chengdu, China pada 27-28 Juli 2023 lalu. Pertemuan tersebut atas inisiatif Presiden Xi Jinping yang mengundang Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya menikmati jaringan metro dan kebesaran bangunan di kota Chengdu, Propinsi Sichuan. Kota Chengdu dipilih, bukan Beijing karena transportasi di kota tersebut terbilang handal dan kota tersebut memiliki New Centruy Global Center, bangunan terluas di dunia dengan floor area sekitar 1,7 juta meter persegi. Kota Chendgu dipilih agar Presiden Jokowi terkesan dengan pembangunan kota, infrastruktur jalan dan kemegahan bangunan terluas didunia.
"Presiden Xi Jinping sangat cerdas karena mengetahui ambisi Presiden Jokowi ingin memiliki IKN namun belum punya investor dan tata kota barunya," kata Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulisnya Minggu (30/7/2023).
"Saya ingin menyampaikan oleh-oleh yang paling paten, bahwa hari ini Bapak Presiden menyaksikan penandatanganan MoU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan bernama Xinyi," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan pers, Jumat (28/7/2023). Bahlil mengungkapkan, Xinyi merupakan perusahaan industri kaca terbesar di dunia yang menguasai 26 persen pangsa pasar. Ia mengatakan, perusahaan tersebut berkomitmen membangun pabrik di Batam dan Rempang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 35.000 orang.(Kompas.com)
Tiongkok yang kini telah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi, militer dan berpengaruh terbesar nomor dua di dunia. Mereka menjadi blok yang sangat kuat sehingga china sangat agresif di politik luar negerinya. Di bidang kemaritiman Tiongkok berkeinginan menguasai laut Natuna Utara, Tiongkok kukuh ingin menamai wilayah itu sebagai Laut China Selatan. "Waktu saya menko, saya  mengganti  menjadi Laut Natuna Utara dan mendaftarkan di PBB" tutur Rizal Ramli dalam satu diskusi di Metrotvnews.com, " Ia heran  justru  beberapa pejabat  kembali menyebut Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan", lanjutnya. Ketergantungan terhadap Cina menjadikan posisi tawar Indonesia sangat lemah dalam mengamankan wilayah di sekitar perairan Laut Natuna yang selalu diklaim sebagai milik Cina.
"Saya dalam kapasitas sebagai orang Indonesia, bukan sebagai pakar budaya jadi curiga, ini ada apa? Semuanya mau dimasukkan orang asing ini ada apa? kok nggak boleh ada orang pribumi di pulau itu? investasi seperti apa itu? Mau dijadikan apa?" tanya Budayawan, Prof. Dr. Dato' Abdul Malik, M.Pd dalam artikel di BangkaPos.com. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan rencana memuluskan rencananya menguasai Laut Cina Selatan?
