Tahun 2019 merupakan tahun yang paling panas dalam hal kontestasi politik di Indonesia, lebih tepatnya pada tanggal 17 April 2019 bangsa ini ''Mengupgrading'' pada bidang Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden ) dan Legislatif ( DPR RI ,DPD,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten) yang mana akan menduduki kursi pemerintahan dalam 5 tahun mendatang.
Tidak hanya itu Partai Politik berusaha sekuat tenaga memenangkan adu kontestasi Pemilu dengan manarik hati pemilih dengan cara jitu yang berbeda beda ,misal: ada yang menggandeng artis dalam berkampanye,gencarnya pemasangan baliho caleg maupun capres dan cawapres yang akan berkompetisi,dan sebagainya.
Akan tetapi, euphoria pemilihan caleg yang akan menduduki kursi DPR RI ,DPD,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten tergeser seiring dengannya adanya pemilihan Presiden dan wakil presiden yang mana Partai Politik berlomba-lomba membentuk koalisi antar Parpol yang mempunyai kesamaan dalam menentukan dukungannya.
Serta tujuannya untuk memenangkan salah satu capres maupun cawapres yang didukung.Hal ini sangatlah jelas sekali, banyak rakyat Indonesia yang terpecah belah karena beda argument,pendapat serta pemikiran mengenai capres dan cawapres yang akan berkompetisi yang menimbulkan dampak negatif yang nyata bagi bangsa ini.
Misalnya : adanya pihak yang menjatuhkan paslon dengan cara menyebar kebencian serta berita bohong yang akan memperparah adanya sikap persatuan dan kesatuan yang terpecah belah serta , munculnya rasa fanatisme terhadap salah satu paslon sehingga masyarakat merasa adanya kelompok maupun blok yang berlebihan dalam  mendukung salah satu paslon.
Semisal, jika teman kita yang awalnya bersikap baik dan akrab dengan kita ,akan tetapi dengan adanya perbedaan pilihan maupun argument mengenai capres maupun cawapres menjadikan sikap keakraban menjadi sikap yang memusuhi kita,hal tersebut membuktikan bahwa sikap dalam berdemokrasi bangsa ini kurang dewasa.
Seharusnya sikap dalam berdemokrasi bangsa Indonesia sudah mencapai tingkat kedewasaannya yang idealnya ditunjukkan dengan cara -- cara elegan sesuai dengan etika dan adab yang baik sebagai negarawan dan masyarakat sipil yang harus sesuai dengan pedoman UUD 1945,Pancasila,NKRI, Â dan Bhineka Tunggal Ika.
Bukan dengan cara'' mengadu domba'' Â argument antar kubu di media massa yang hanya membentuk opini semata serta ingin melebih -- lebihkan kubu paslon yang didukung serta ingin menjatuhkan kubu lain yang tidak sesuai dengan sistem yang kita gunakan.
Seharusnya bangsa Indonesia harus berkaca pada nilai luhur yang dibangun oleh pendiri bangsa ini yang sejak dulu dikenal dengan nilai persaudaraan dan kerukunan yang erat serta mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi.sehubungan dengan peristiwa Pemilu 2019,Indonesia dikatakan sebagai bangsa dengan demokrasi yang baik sejak dulu.
Seiring dengan berjalannya waktu rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu (KPU) cukup stabil ,hal ini dibuktikan oleh beberapa lembaga survey misalnya oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru mereka evaluasi publik nasional terkait dukungan calon presiden dan integritas penyelenggara pemilu
 Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengungkapkan, dari survei terhadap 1.426 responden temuan mayoritas publik memercayai integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan presiden.
