Partai Politik Penghambat Demokrasi Kita

Wajah Demokrat hari ini adalah wajah demokrasi kita yang masih belum jelas arahnya. Ya, hari ini, kabarnya Demokrat menyelenggarakan KLB di Medan. 

Partai politik seharusnya menjadi pilar utama dalam sebuah negara demokrasi. Akan tetapi di negeri ini, partai politik menjadi beban yang sangat berat, bahkan sudah mewujudkan sebagai penghambat demokrasi yang sejati. 

Partai politik di negeri ini milik DPP yang semuanya berlokasi di Jakarta. Dan DPP menjadi milik ketua umum. Maka, cukup menjadi ketua umum untuk menguasai sebuah partai. Tidak ada cara lain. 

Maka muncullah perebutan dami perebutan kursi ketua umum sebuah partai. Kalau berhasil menjadi ketua umum maka semua akan tunduk kepadamu. Rebutlah ketua umum. 

Untuk merebut ketua umum tak perlu menghiraukan etika segala. Etika dalam politik di negeri ini sudah tuna. Berbicara etika seakan menjadi goblok sendiri di tengah kelicikan yang mewabah. 

Pernah dengar seorang calon walikota yang sudah ditetapkan melalui konfercab dibatalkan oleh DPP sebuah partai?  Maksud DPP di sini bukan beberapa orang tapi cuma sang ketua umum sendirian. 

Hal biasa itu. Omong kosong demokrasi kalau partai harus selalu di tangan DPP, di tangan ketua umum. Karena akhirnya, para petualang politik cukup datang ke jakarta dengan membawa kardus, pasti akan dapat rekomendasi. Ngapain capek capek berjuang untuk partai kalau cuma modal kesetiaan dan perjuangan? 

Begitu berkuasanya ketua umum. Sehingga berharap ada demokrasi di sebuah Negri dengan kondisi partai yang sama sekali tidak demokratis adalah mimpi buruk.  

Lebih mengerikan lagi ketika partai partai politik mewariskan posisi ketua umum kepada anak anak biologisnya bukan anak anak ideologis.  Akhirnya, partai politik kondisinya lebih parah daripada perusahaan keluarga.