[caption caption="Foto diambil dari Detik.com"][/caption]Rakyat Myanmar, akhirnya mempunyai Presiden dari masyarakat sipil setelah sekian dekade di bawah pemimpin junta militer. Presiden baru Myanmar itu adalah Htin Kyaw. Ia dilantik Rabu ini sebagai Presiden Myanmar pertama dari masyarakat sipil setelah selama 56 tahun negara itu dipimpin unsur militer. Htin Kyaw  yang merupakan calon dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD,  adalah sahabat ikon demokrasi Myanmar, Aung San Sukyi. Aung San Sukyi hadir mendampingi Htin Kyaw hadir di gedung tempat pelantikan yang berada di ibukota Myanmar.
Sebelumnya Majelis tinggi, majelis rendah dan Fraksi Militer di Parlemen mencalonkan masing masing ialah Htin Kyaw, Henry Van Thio, dan Myint Swe. Htin Kyaw dan Henry Van Thio adalah tokoh dari partai NLD, sedangkan Myint Swe dari Fraksi Militer. Dalam penghitungan suara, Kyaw yang merupakan sahabat dekat  Aung San Suu Kyi, memperoleh 360 suara dari total 652 suara. Â
Terpilihnya Htin Kyaw dari Partai Liga Demokratik Nasional, NLD, merupakan bagian dari proses transisi politik demokratis di Myanmar. Karenanya dunia mencatatnya sebagai sejarah baru di negara yang hampir 50 tahun dipimpin junta militer. Rakyat Myanmarpun memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara mereka walaupun boleh jadi impian mereka agar Aung San Su Ki sebagai Presiden tidak terwujud.
Tokoh dan ikon serta pejuang demokrasi Myanmar itu tidak dapat menjadi Presiden karena terkendala oleh aturan undang undang yang secara eksplisit melarang kandidat presiden memiliki anak kandung berkewarganegaraan negara lain.Suu Kyi bersuami mendiang Michael Aris. Michael Aris adalah  ilmuwan berkewarganegaraan Inggris. Dari perkawinanya mereka memiliki dua putra yang berpaspor  Inggris. Walaupun tidak menjadi Presiden, Tokoh Demokrasi Myanmar itu sudah menyaksikan bahwa Presiden yang terpilih secara demokrastis adalah sahabat dekatnya dan tokoh dari partai yang dipimpinnya.
Terpilihnya Htin Kyaw sebagai Presiden Myanmar, selain menandai sejarah dan babak baru demokrasi di Myanmar, juga menjadi awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Para politisi dan rakyat harus menjadikan ini sebagai momentum yang  harus dipertahankan dengan menghindarkan komplikasi dan kemelut politik yang muncul kemudian,  sebagaimana terjadi di negara tetangga dekat seperti Thailand dan Pakistan. Kemelut politik pasca pemilu demokratis yang menghasilkan pimpinan pemerintahan dari masyarakat sipil, di Thailand sering diikuti kemelut politik yang menyebabkan militer dengan alasan tertentu mengambil alih kekuasaan. Semoga ini tidak terjadi di Myanmar.
