Yang terakhir itu tentu mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Kenapa begitu?
 Â
Selain di lembaga pemerintah, lihat juga berita-berita tentang bagaimana universitas negeri dikuasai oleh kaum radikal yang anti Pancasila. Nampaknya pemerintah perlu memiliki program khusus untuk menangkal pemikiran radikal berbahaya ini. Kita tahu beberapa negeri di Timteng hancur hingga kini karena pemikiran radikal yang cenderung pada kekerasan ini.
Survey LSI menyebut wong cilik mungkin akan ada yang tak pergi ke TPS pada 17 April 2019. Jika terjadi demikian, maka suara Jokowi akan berkurang. Mengapa ada wong cilik tak akan pergi ke TPS? Ada beberapa faktor, misalnya karena mereka adalah tenaga kerja lepas yang dibayar harian, sehingga akan kehilangan penghasilan hari itu jika pergi ke TPS. Faktor lainnya adalah karena masalah administrasi, seperti tak ada surat panggilan misalnya karena mereka bukan penduduk tetap. Atau faktor lain lagi adalah kurangnya informasi yang mereka bisa peroleh soal Pilpres 17 April itu.
Situasi ini tentu membuat gemas relawan Jokowi. Mereka ingin membantu tim sukses Jokowi agar perolehan suaranya maksimal, namun relawan yang tak diorganisir dan tak dibayar ini tentu tak bisa menyentuh atau menjangkau wong cilik melalui media sosial. Mereka harus disentuh oleh tim sukses dengan door to door. Sementara itu tak semua relawan bisa atau mau turun door to door karena kesibukan sehari-hari mereka. Mereka hanya relawan yang tak diorganisir, namun sibuk mendukung Jokowi di media sosial.
Semoga tim sukses Jokowi turun ke bawah, ke wong cilik secara door to door jika ingin menang secara telak.
Sementara itu, kaum terpelajar yang jumlahnya sedikit, yaitu 9,3% dari total pemilih hampir semua aktif menggunakan media sosial. Mereka sebagian besar mendukung Prabowo (lihat infografis di atas). Jadi ada peluang bagi para relawan Jokowi untuk mencerahkan mereka agar tak salah memilih, yaitu agar mereka lebih banyak memilih Jokowi. Dorong mereka agar tak memilih capres yang salah, yaitu capres yang tak punya pengalaman, tak punya prestasi, yang diduga punya skandal kemanusiaan, didukung oleh kaum khilafah anti Pancasila dan pro kekerasan, didukung kaum korup, didukung oleh sisa-sisa diktator Cendana.
Jika kaum terpelajar ini bisa dicerahkan, tentu akan lebih baik, bukan? Jika tidak digarap, maka media sosial hanya akan dipenuhi oleh postingan negatif, hoax atau fitnah dari pendukung capres sebelah. Jika begitu maka kaum terpelajar ini akan menjadi batu sandungan pemerintah saat Jokowi terpilih kembali.
Jumlah pengguna media sosial di Indonesia memang tak besar, yaitu 49% dari populasi jika dibandingkan dengan negeri lain. Itu karena pengguna Internet juga masih kecil, yaitu 50%. Untuk menggarapnya perlu juga panduan. Di bawah ini panduan yang diambil dari berbagai tulisan para pakar digital marketing atau digital campaign.
Jangan khawatir panduan ini digunakan juga oleh pendukung capres sebelah, karena mereka sulit menggunakan panduan ini, karena saran utama dalam panduan ini adalah: sebarkan hanya yang positif.
