Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Politik Dinasti lebih identik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Politik Dinasti ini sudah muncul sejak orde lama, yakni dalam keluarga presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keturunan Soekarno meneruskan profesinya sebagai politisi: Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno. Begitu juga Megawati Soekarnoputri yang terlihat ada gejala politik dinasti dengan terlibat aktifnya Puan Maharani dalam perpolitikan di Indonesia hingga akhirnya menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun demikian. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eddie Baskoro, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan Agung Budi Santosa merupakan sederatan keluarga SBY yang terjun dalam perpolitikan di Indonesia.
Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai, putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah tepat. Dalam putusannya, MK menilai syarat kepala daerah yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 tersebut melanggar konstitusi.
"Menurut saya putusan MK ini sudah sangat tepat bahwa tidak boleh keluarga pejabat itu
dilarang untuk menjadi calon," kata Mahfud di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Sesuai dengan normatif yang ada, maka sesuai dengan pasal atau aturan sebelum dirubah yang bermakna bahwa dinasti politik memang dilarang dan dianggap menyeleweng yang di implementasi dari mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r undang-undang Nomor 8 tahun 2015.dalam putusanya mantan MK mahfud md menilai bahwa syarat kepala daerah yang tidak memiliki  konflik kepentingan dengan petahana seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 tersebut melanggar konstitusi.
Hingga saat ini, politik dinasti terus tumbuh berkembang. Politik dinasti yang oleh masyarakat dianggap sebagai virus demokrasi pada awalnya muncul optimisme penyakit ini akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai penguasa karena dia bukan berasal dari keluarga elit politik. Namun anggapan itu ternyata salah, karena Jokowi telah tertular virus elit politik masa lalu yang melakukan nepotisme dan politik dinasti. Jokowi telah merestui anak dan menantunya Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon walikota Solo, dan Bobby Nasution, juga disinyalir akan maju sebagai wali kota Medan.
Kemenangan putra sulung dan menantu Jokowi dalam pilkada 2020 semakin membangkitkan isu politik dinasti di Indonesia. Presiden Jokowi dianggap ingin melanggengkan kekuasaan dengan menyukseskan orang-orang di pihaknya menjadi penguasa melalui berbagai macam manuver politik yang halus. Perkembangan isu politik dinasti pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo kemudian semakin menguat dengan adanya upaya untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Kehadiran politik dinasti dalam negara demokrasi dapat menjadi mimpi buruk bagi bagi keberlangsungan prinsip demokrasi kedepannya. Adanya kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dengan dasar ikatan keluarga dapat menciptakan celah yang besar terhadap KKN suatu pemerintahan.Â
Negara demokrasi semestinya dapat membuka ruang partisipasi politik luas dan adil bagi seluruh masyarakat. Adanya dinasti politik dapat menciptakan ketidaksetaraan status sosial dalam kontestasi politik sehingga pada akhirnya menimbulkan kecacatan dalam etika dan representasi demokratis dalam berpolitik. Dalam mencegah hal ini, peran partai politik dalam memfilter calon pemimpin yang diusung berdasarkan kemampuan dan kualitasnya sebagai pemimpin menjadi sangat krusial guna mencegah maraknya praktik politik dinasti di Indonesia.
