Langkah awal Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung menyedot perhatian publik. Beliau menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke lima bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI). Nilainya fantastis, dan wajar jika banyak pihak bertanya-tanya: apa dampaknya untuk masyarakat?
Bagaimana Dana Rp200 Triliun Itu Dibagi?
Ternyata dana tersebut tidak dibagi rata. Pemerintah menyesuaikan porsi sesuai kapasitas dan kekuatan tiap bank dalam menyalurkan kredit:
*Mandiri: Rp55 triliun
*BRI: Rp55 triliun
*BNI: Rp55 triliun
*BTN: Rp25 triliun
*BSI: Rp10 triliun
Dengan komposisi ini, bank-bank besar mendapat porsi lebih banyak karena dianggap mampu mempercepat penyaluran ke sektor riil.
Apa Tujuannya?
Kebijakan ini punya tiga misi utama:
1.Mendorong kredit Bank bisa lebih leluasa memberi pinjaman ke UMKM dan industri.
2.Menggerakkan ekonomi Usaha tumbuh, lapangan kerja tercipta.
3.Meningkatkan penerimaan pajak Kalau ekonomi sehat, pajak otomatis naik.
Tapi, Ada Risiko...
Tentu saja, langkah besar selalu diikuti pertanyaan kritis. Ada beberapa risiko yang perlu diawasi:
*Risiko dana tidak tersalur maksimal, hanya mengendap di bank.
*Salah sasaran, lebih banyak ke korporasi besar ketimbang UMKM.
*Potensi korupsi, karena nilainya sangat besar.
*Inflasi, jika peredaran uang terlalu cepat tanpa kontrol.
KPK bahkan sudah mengingatkan potensi penyalahgunaan dana ini. Sementara pengamat menekankan bahwa keberhasilan kebijakan akan sangat ditentukan oleh transparansi dan pengawasan.
Lalu, Solusinya Apa?
Supaya kebijakan Rp200 triliun ini tidak jadi blunder, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah:
*Transparansi bulanan: buka data kemana saja dana disalurkan.
*Prioritas UMKM: bank wajib menetapkan kuota minimal untuk usaha kecil.
*Audit ketat: KPK & BPK harus dilibatkan sejak awal.
*Sinergi fiskal & moneter: jangan sampai ekonomi tumbuh tapi inflasi ikut melonjak.
*Edukasi UMKM: dampingi pelaku usaha agar kredit digunakan produktif, bukan konsumtif.
