Bantuan Operasional Museum dan Tantangannya

Sejarah dan kebudayaan dengan museum merupakan hal yang tidak terpisahkan. Di dalam museum, tersimpan jejak sejarah dan kebudayaan dari masa ke masa, baik dalam bentuk benda peninggalan sejarah, foto, audio, naskah kuno, dan lainnya. Keberadaan museum befungsi untuk dokumentasi ilmiah, tempat konservasi dan preservasi, penyebaran dan pemerataan ilmu pengetahuan, pengenalan dan penghayatan kesenian, pengenalan kebudayaan dan lainnya. 

Namun sudah menjadi hal yang umum bahwa minat masyarakat terhadap museum saat ini menurun. Rendahnya atensi terhadap museum masih tergolong rendah sehingga tidak banyak interaksi yang dibangun museum terhadap publik. Museum hanya dipandang sebagai simbol benda masa lalu dan belum menjadi magnet penarik minat masyarakat untuk berkunjung. Padahal, seharusnya museum dapat berperan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan pariwisata.

Saat ini tercatat memiliki 435 museum yang terbesar di seluruh Indonesia baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta atau perorangan (Kemendikbud, 2019). Namun banyak museum yang kondisinya memprihatinkan dan jarang dikunjungi masyarakat (Kemenko PMK, 2019). Banyak permasalahan yang dihadapi terkait museum dan tidak kunjung terselesaikan diantaranya kondisi sarana dan prasarana museum yang memprihatinkan, sumber daya manusia pengelola yang tidak kompeten, data yang tidak akurat terkait informasi koleksi, keterbatasan pendanaan pengelolaan museum, serta marketing museum yang kurang baik dalam menarik kunjungan masyarakat (Kemendikbud, 2019; Unair.ac.id, 2018).

Menurut Kemendikbud, jumlah kunjungan ke museum relatif menurun tiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh museum selama ini. Pertama, kondisi museum, sarana dan prasarana yang memprihatinkan bahkan ada yang tidak layak tampung koleksi (Kemendikbud, 2019). Museum hanya dimaknai sebagai tempat penyimpan saja sehingga cerita di balik benda-benda sejarah sebagai poin penting dari museum menjadi pudar sehingga minat masyarakat terhadap museum menurun. Hal ini disebabkan karena pengelolaan museum tidak menjadi prioritas bagi daerah. Sebenarnya dari pemerintah pusat telah ada dana untuk revitalisasi museum, namun karena jumlahnya yang terbatas maka tidak semua museum dapat direvitalisasi dan pelaksanaannya secara bertahap.

Kedua, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola museum yang tidak kompeten. Dalam usaha peningkatan kualitas SDM pengelola sudah dilakukan sertifikasi maupun memberikan pendidikan lanjutan. Namun yang sering terjadi di daerah yaitu ketika kualitas SDM pengelola museum sudah baik, SDM tersebut dipindah atau diambil oleh satuan kerja lainnya (karena hal ini memang merupakan kewenangan daerah). Karena bergantinya SDM dari yang sudah terlatih menjadi SDM yang baru, maka pengelolaan museum menjadi tidak berkembang. Seharusnya SDM pengelola yang telah mendapatkan sertifikasi dan dilatih dapat melakukan fungsinya dalam memperkuat museum.

Ketiga, data yang tidak akurat terkait informasi koleksi. Dalam pengelolaan koleksi diperlukan keakuratan informasi karena hal ini terkait dengan nilai sejarah. Adanya ketidakakuratan dalam informasi  koleksi menyebabkan museum kehilangan fungsinya dalam menyebarkan ilmu dan dokumentasi ilmiah. Kajian terhadap koleksi perlu dilakukan untuk mengumpulkan informasi menjadi lebih akurat.

Keempat, keterbatasan pendanaan pengelolaan museum. Kualitas pendanaan pada museum relatif rendah. Alokasi anggaran dari APBD untuk museum masih minim dan lebih banyak digunakan untuk kegiatan rutin, bukan untuk pembangunan maupun program pengembangan museum. Keterbatasan pendanaan juga terjadi pada museum swasta. Dukungan pendanaan dari pihak luar atau masyarakat juga sangat terbatas. Minimnya dukungan pendanaan tersebut menyebabkan banyak museum yang terabaikan dan lebih berfungsi sebagai penyimpan artefak.

Kelima, kurang baiknya marketing museum dalam menarik kunjungan masyarakat. Tidak sedikit museum yang hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah tanpa disertai program dan publikasi yang menarik. Hal tersebut membuat minat masyarakat dalam berkunjung ke museum menjadi berkurang. Seharusnya pihak pengelola museum dapat mengemas program publik yang menarik sedemikian rupa misalnya dalam bentuk pameran atau seminar sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Pengelola museum harus mampu mencuatkan nilai-nilai unggul koleksi yang tersimpan dan menyajikan kepada publik. Selain itu, pemasaran museum juga harus lebih adaptif dengan mengikuti perkembangan zaman.

Berbagai permasalahan pada museum yang disebutkan sebelumnya masih terjadi sampai saat ini. Di samping itu, daerah banyak yang mengeluhkan sulitnya atau ketiadaan anggaran dalam mendanai aktivitas pengelolaan museum (Kemendikbud, 2019). Hal tersebut menyebabkan sepinya jumlah pengunjung karena tidak adanya aktivitas pengembangan di museum misalnya tata pamer yang tidak berubah. Melihat permasalahan yang dihadapi museum dan keterbatasan anggaran di daerah maka dikeluarkan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaran (BOP) Museum. 

Pada tahun 2019 BOP Museum dialokasikan sebesar Rp96,4 miliar bagi 111 museum. Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) merupakan syarat dalam penerimaan BOP Museum untuk melihat seberapa besar pemerintah daerah memiliki perhatian khusus dalam mengenali kekayaan dan kekuatan budaya yang mereka miliki. BOP Museum merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain terdapat tantangan-tantangan dalam pelaksanaan BOP Museum.

                                                                                                               Gambar 1.  Alokasi BOP Museum Tahun 2019