Istri Kepala Daerah, Maju sebagai Calon Kepala Daerah, Pragmatis atau Kebutuhan?

Kemudian pada perhelatan Pilkada berikutnya di tahun 2015, Haryanti sebagai petahana tampil melawan istri ketiga Sutrisno, Sayekti. Haryanti kembali berhasil menduduki kursi Bupati Kediri untuk periode kedua 2016-2021.

Selanjutnya ada Anne Ratna Mustika istri  Dedy Mulyadi yang maju dalam pilkada kabupaten Purwakarta tahun 2018 lalu, dan terpilih menjadi bupati Purwakarta periode 2018 hingga 2023, menggantikan suaminya Dedi Mulyadi yang menjadi bupati Purwakarta pada periode, 2003-2008, dan 2013-2018. 

Demikian pula ada nama-nama pasangan suami istri yang sukses menggantikan suami mereka sebagai kepala daerah seperti di Kabupaten Klaten, Haryanto Wibowo dan Sri Hartini, lalu di Kota Bontang, Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni, di Kabupaten Indramayu, Irianto MS Syafiuddin dan Anna Sophanah serta di Kabupaten Bantul, Idham Samawi dan Sri Surya Widati.

Semenjak berlakunya sistem pemilihan langsung, pemilihan kepala daerah memang berlangsung dinamis, selama tidak melanggar aturan perundang-undangan partai pengusung berhak mencalonkan siapa saja figur yang secara electoral dipandang mampu memenangkan kontestasi. 

Tokoh-tokoh atau publik figur yang memiliki "nilai jual"untuk memenangkan perebutan kursi biasanya di "by pass" untuk dicalonkan demi memenangkan kontestasi tanpa melihat latar belakang pengalaman politik dan juga kontribusi politiknya baik bagi partai maupun bagi masyarakat. 

Tak terkecuali keluarga petahana yang biar bagaimanapun punya "modal" baik itu modal  kapital maupun modal sosialnya yang menguntungkan, secara sederhana bisa dikatakan bahwa kekerabatan (suami-istri) dari petahana, daya tarik utamanya adalah pragmatisme untuk menang dengan memanfaatkan popularitas, serta "mesin" politik dan bisa jadi juga mesin "birokrasi, yang sudah umum kita ketahui sering terlibat dalam pertarungan politik Pilkada.

Lebih jauh dari itu, pragmatisme memenangkan pemilihan seringkali berkelindan dengan kecenderungan menciptakan dan melanggengkan politik dinasti. Hal ini menunjukkan kaderisasi dan rekrutmen partai tidak berjalan dengan baik. 

Pragmatisme kadang mengabaikan potensi dan pengorbanan kader  yang  sudah mengorbankan waktu, tenaga bahkan biaya untuk membesarkan partai meski telah memiliki kemampuan politik dan kepemimpinan yang baik secara kepartaian. 

Kaderisasi kadang di by pass oleh kepentingan pragmatis. Rujukan rekruitmen dan penentuan calon parameternya menjadi bias yang seharusnya menyangkut kompetensi politik calon, menjadi popularitas dan electoral calon bahkan bisa juga modal kapital, namun sekali lagi ini semua sah-sah saja tidak ada yang membatasi, apalagi menurut kata-kata orang yang mendukung hal ini, bahwa toh hasil akhir dari pemilihan ini adalah ditentukan oleh rakyat yang memilih, dan sebagaimana prinsip pemilihan bahwa yang terbaiklah yang akan memenangkan kontestasi. 

Tapi apakah kita yakin bahwa pemilihan itu akan menghasilkan yang terbaik dari yang terbaik ? atau mungkin hanya menghasilkan yang terbaik dari yang ada, bahkan mungkin yang terbaik dari yang terburuk. Kualitas hasil akhir yang merupakan output dari pemilihan itu ditentukan oleh kualitas input yang akan diproses (dipilih), jadi proses pemilihan oleh rakyat itu hanya upaya legalitas bukan penentu baik tidaknya hasil akhir (pemenang pemilihan).

Akhirul kalam selamat berjuang para Srikandi-Srikandi yang akan bertarung pada Kontestasi Pilkada serentak 2020 ini, terkhusus Srikandi-Srikandi yang terkait dengan "politik dinasti" berikanlah yang terbaik bagi negeri ini, mari tepis keraguan saya dan mungkin juga keraguan dari orang-orang lain terhadap pandangan "politik dinasti". Perempuan itu hebat.