Janji Audiensi Tak Ditepati, Nakes Honorer Sampang Ancam Aksi

SAMPANG - Kekecewaan mendalam mewarnai audiensi lanjutan antara puluhan tenaga kesehatan (nakes) honorer dengan DPRD Kabupaten Sampang, Kamis (9/10/2025). Para nakes mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin mendatang jika aspirasi mereka terus diabaikan oleh para wakil rakyat.

Akar Kekecewaan: Janji Pertemuan yang Menguap

Ketegangan dalam audiensi ini merupakan puncak dari penantian panjang para nakes. Menurut Mahrus, salah satu perwakilan nakes, pertemuan ini seharusnya menjadi tindak lanjut dari audiensi pertama dua pekan lalu. Saat itu, pihak dewan berjanji akan segera memfasilitasi pertemuan antara nakes dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Namun, janji tersebut tak kunjung terealisasi. Situasi diperkeruh dengan tidak hadirnya Ketua DPRD Sampang dalam audiensi kali ini, serta munculnya pernyataan yang dianggap menyudutkan para nakes di media massa.

"Kami tidak mendapat informasi apa pun dari DPRD. Bahkan Ketua DPRD, Pak Rudi, justru muncul di media dengan pernyataan yang cenderung menyudutkan," ujar Mahrus dengan nada tegas usai audiensi. "Padahal beliau ini representasi masyarakat. Kalau memang tidak terlibat dalam proses rekrutmen P3K, seharusnya tampil dan membela kami."

Frustrasi akibat merasa digantung, para nakes honorer Sampang kini mengancam akan membawa masalah ini ke jalan.

"Kami akan turun aksi di DPRD dan Dinas Kesehatan. Ini bentuk kekecewaan kami," tegas Mahrus.

DPRD Berdalih Proses, Tuntutan Nakes Bergeser

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, memberikan penjelasan. Ia mengakui bahwa kedatangan para nakes pada hari itu tidak berdasarkan undangan resmi, melainkan inisiatif mereka sendiri. Meski demikian, pihaknya tetap menerima dan mendengarkan keluhan mereka.

"Kami sebenarnya sudah menindaklanjuti audiensi pertama dan mendengar semua keluhan mereka. Rencananya memang ada pertemuan lanjutan, tapi karena satu dan lain hal belum terlaksana," jelas Mahfud.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud juga mengidentifikasi adanya pergeseran fokus tuntutan. Jika sebelumnya para nakes mempersoalkan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), kini aspirasi utama mereka adalah kepastian untuk tetap dapat bekerja di puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Poin-poin utama aspirasi nakes saat ini adalah:

• Kepastian Kerja: Menuntut jaminan untuk tidak diberhentikan dari puskesmas BLUD.

• Keadilan: Mempertanyakan pemberhentian nakes yang dinilai memiliki kinerja baik.

• Peran DPRD: Mendesak dewan untuk aktif memperjuangkan nasib mereka.

"Kalau profesional, ya kami perjuangkan. Kalau ada yang diberhentikan padahal kinerjanya bagus, tentu tidak masuk akal," ujar Mahfud, seraya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau saya tidak mendukung, saya tidak akan menemui mereka hari ini," pungkasnya. Kini, bola panas berada di tangan dewan untuk menenangkan situasi sebelum aksi demonstrasi benar-benar terjadi.