Sengketa ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara proyek strategis nasional di sektor energi dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Jika tidak ditangani secara cepat dan adil, konflik berpotensi mengganggu stabilitas sosial-ekonomi lokal serta iklim investasi di sektor hulu migas.
Pemerintah, melalui institusi terkait seperti SKK Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diharapkan dapat berperan sebagai mediator untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan industri.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
