[caption id="attachment_305324" align="aligncenter" width="600" caption="Anas dan Lingkara Istana/Elit Demokrat. Gambar: merdeka.com"][/caption] Akhirnya AU (Anas Urbaningrum) ditahan oleh KPK. Sebuah akhir sekaligus awal dari proses pengungkapan fakta keterlibatan AU dalam banyak kasus korupsi, terutama skandal Hambalang. Rumitnya proses untuk menjebloskan AU ke penjara KPK bukan karena KPK tidak bisa menemukan bukti keterlibatan AU sebagaimana diungkapkan oleh Nazaruddin (terdakwa lain dalam skandal Hambalang), tetapi karena banyaknya pihak-pihak terutama dari lingkaran istana yang disinyalir terlibat dalam kasus ini. Variabel inilah yang selama ini juga dimainkan oleh AU agar ia terhindar dari jeratan KPK. Bisa diduga "kartu truf" yang dimiliki oleh AU tersebut ada benarnya mengingat kasus Hambalang yang menjadi core dari skandal ini memang melibatkan banyak dimensi. Tetapi bukan AU namanya kalau tidak bisa memainkan isu ini. Sebagaimana kita tahu, AU yang dulu dikenal sebagai seorang aktifis mahasiswa mampu merebut posisi-posisi startegis di lingkaran pergerakan karena kelihaiannya dalam bersiasat. Begitu juga saat ia mampu merangsek ke tengah-tengah riuh rendah peristiwa politik negeri ini dan kemudian menjadi salah satu tokoh yang merumuskan langkah-langkah Indonesia ke depan setelah tumbangnya penguasa orde baru. Masih dengan kelihaiannya, AU kemudian juga berhasil menjadi anggota KPU dimana lembaga ini adalah lembaga yang paling menentukan terbentuknya sebuah pemerintahan legitimate di era reformasi dan Pemilu langsung. Dan publik menduga, sejak dari KPU inilah keterlibatan AU dalam "kisah gonjang-ganjing politik" yang bermuara pada "kartu truf" yang ada di tangannya saat ini. Dugaan tersebut beralasan karena tanpa ada yang menduga sebelumnya, tiba-tiba AU berhenti dari keanggotaannya di KPU dan merapat ke partai Demokrat. Baru seumur jagung aktivitasnya bersama SBY di partai Demokrat, AU berhasil merebut posisi strategis sebagai ketua Fraksi Demokrat di Senayan dan tak lama kemudian berhasil menduduki singgasana utama sebagai ketua umum partai Demokrat. "Prestasi" yang membuat sebagian orang berdecak kagum, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran yang tinggi bagi yang lain. Betapa tidak! AU yang sebelumnya hanya seorang aktifis mahasiswa dan kemudian menjadi anggota KPU dan baru beberapa tahun saja bergabung dengan partai Demokrat mampu merebut posisi nomor satu di partai penguasa tersebut. Sebuah posisi yang tentu membutuhkan biaya sangat besar, tetapi AU yang "tidak memiliki apa-apa" itu ternyata mampu mendapatkannya. "Kemampuan" AU merebut posisi ketua umum partai Demokrat menjadi pergunjingan publik yang semakin penasaran darimana ia mendapatkan guyuran dana. Akhirnya rasa penasaran tersebut mendapatkan jawabannya saat Nazaruddin, bendahara partai Demokrat, yang diburu KPK saat itu karena tersangkut berbagai skandal kasus korupsi "bernyanyi" bahwa dana politik AU untuk menjadi ketua partai berasal dari hasil korupsi berbagai proyek yang dibiayai APBN, termasuk proyek Hambalang. Bila hal itu benar dan sekarang KPK sedang bekerja keras untuk membuktikannya, maka tidak relevan bila AU melontarkan pernyataan bahwa dia sedang berjuang untuk kebenaran: "saya yakin ketika kita berjuang tentang kebenaran, saya yakin betul ujungnya kebenaran akan menang," kata AU sesaat sebelum dijebloskan ke penjara KPK. Bila publik mengikuti dan mempercayai skenario AU, maka akan timbul keyakinan bahwa AU memang tidak terlibat; AU hanya korban. Tetapi, bila publik percaya KPK, maka keterlibatan AU memang benar dan bahkan AU diduga menjadi salah satu aktor utama dalam berbagai kasus korupsi, terutama mega skandal Hambalang. Apalagi selama ini reputasi KPK dalam mengungkap berbagai kejahatan korupsi sangat baik, KPK tentu tidak main-main atau karena sebuah pesanan untuk menetapkan AU sebagai tersangka. Jadi kebenaran yang mana yang diperjuangkan oleh AU alias Anas Urbaningrum?