Apa Hebatnya "Presisi" Konsep Transformasi Polri Baru ala Komjen Listyo Sigit Prabowo Bagi Masyarakat Indonesia?

Rabu, 20 Jan 2021 Komjen Listyo Sigit Prabowo menjalani tes uji kelayakan dan kepantasan untuk menjadi Kapolri baru di hadapan Komisi III DPR-RI. Dalam acara itu, lelaki kelahiran Pulau Ambon itu menyatakan bahwa apabila diberikan amanah untuk menjadi Kapolri, transformasi Polri akan dilakukan dengan transformasi "Presisi" (Prediktif, Responsobilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Menarik untuk dinanti bersama, sejauh mana nantinya, konsep itu akan mendatangkan perubahan bagi wajah hukum dan stabilitas keamanan dibumi pertiwi tercinta ini, jika Komjen Listyo terpilih menjadi Kapolri baru. 

Diketahui bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakoni Polri selama ini masih belum memuaskan. Pelayanan masih berbelit-belit, terjadi pungli dalam berbagai sektor pelayanan baik di kantor maupun dijalanan, terdapat oknum-oknum Polri yang melakukan kekerasan dalam menyelesaikan kasus tertentu, tak sedikit anggota Polri yang melakukan tindakan amoral, arogan, terdapat berbagai kasus hukum yang proses peradilannya terkesan tebang pilih, dan berlaku hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Presisi yang dihembuskan oleh Konjen Listyo Prabowo nampaknya memberikan angin segar kepada masyarakat yang mengharapkan agar Polri menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di negeri ini dan penjamin keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Polri harus netral, profesional, bermoral, dan jauh dari konflik kepentingan sehingga mampu untuk menjaga martabat bangsa ini di hadapan dunia. Menjadi pertanyaan adalah apa yang bisa dilakukan oleh seorang Listyo dengan konsep "Presisi"nya jika ditetapkan sebagai Kapolri baru?

Prediktif

Diketahui bahwa pada saat ini negara kita berhadapan dengan berbagai macam ancaman keamanan seperti, terorisme, membanjirnya narkoba, ekstrimisme, pelanggaran HAM, korupsi, isu ras, dan lain sebagainya. Dengan mengedepankan langkah prediktif untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada, kiranya Polri dibawah pimpinan lulusan Akpol tahun 1991 itu, dapat memetakkan semua persoalan yang ada dan dapat menyelesaikannya dengan benar, tepat, dan akurat.

Analisa atas kejadian-kejadian yang terjadi saat ini terutama serangan-serangan yang dilakukan oleh para ekstrimis dan teroris melalui teknologi informasi, dapat dicegah sedini mungkin agar tidak menimbulkan korban yang lebih besar pada masa yang akan datang. Polri harus dapat memprediksi berbagai macam ancaman pada masa yang akan datang dengan statistik, data, dan analisa yang efektif atas persoalan-persoalan yang ada untuk mencegah lahirnya sesuatu yang buruk di masa depan. Polri harus mampu memitigasi ancaman-ancaman yang muncul sekaligus membangun sistim teknologi dan digitalisasi data. 

Responsibility

Selain ancaman keamanan nasional, persoalan lain yang dihadapi oleh Polri adalah adanya kesan yang lahir di tengah-tengah masyarakat bahwa Polri lamban dalam menyikapi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Tak jarang terdengar ocehan-ocehan dari masyarakat seperti, "apa perlu rakyat yang bertindak? Apakah tak ada lagi polisi di Indonesia ini? dan lain-lain. 

Dengan langkah atau konsep responsibility yang diusung oleh mantan Kapolres Solo dan mantan Ajudan Jokowi itu, menghendaki agar Polri beserta jajarannya lebih tanggap, lebih cepat bereaksi, dan rela meninggalkan segala kenyamanannya untuk melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam hal keamanan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang main hakim sendiri, cemas, terancam pihak-pihak tertentu,  dan lain-lain.

Transparansi Berkeadilan

Sudah sejak lama, diketahui bahwa Polri termasuk salah satu badan hukum di negeri ini yang tidak transparan dan tidak adil. Terjadi pungutan liar dimana-mana, termasuk dalam penerimaan calon anggota Polri yang baru. Masyarakat harus menyediakan uang dalam jumlah yang tak sedikit agar putera-puterinya dapat di terima dalam lembaga ini.