Aneh.
Subsidi untuk rakyat kecil dicabut, ujung-ujungnya malah tujuannya untuk dialihkan men-subsidi BBM ke kapal-kapal besar termasuk Kalla Lines itu (punyanya siapa ya Kalla Lines itu?). Alasannya supaya kapal-kapal itu bisa tetap beroperasi menghubungkan tol laut antar pulau gagasan top markotopnya Jokowi itu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, menegaskan akan memberikan subsidi BBM kepada pemilik kapal angkutan logistik guna mendukung program tol laut gagasan Jokowi itu.
Konyol, bukan?
Aku tanya, memangnya para pemilik kapal-kapal besar yang kaya raya itu tak punya uang untuk beli BBM?
Kalau memang aturan dirubah-rubah begini dan begitu demi kemaslahatan rakyat Indonesia, maka tunjukkanlah. Semua aturan-aturan aneh itu dibuat dan dipaksakan oleh kalian sebagai penguasa, itupun tak seragam dan konyolnya minta ampun.
Coba pembaca bayangkan, untuk dapat mendukung program tol lautnya Jokowi itu, para pengusaha yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menggunakan kesempatan dalam kesempitan dengan menuntut pemerintah memberikan insentif berupa tarif sandar dan bongkar muat di pelabuhan dikurangi dan hanya bayar 10 persen saja dari tarif normal.
Bukan hanya itu saja, untuk BBM, mereka juga menuntut dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Kalau pemerintah bersedia mensubsidi BBM untuk kapal-kapal mereka, maka Mereka jamin sekitar 1.400 an perusahaan anggota INSA dengan total kapal sebanyak 14.600 kapal akan siap bahu membahu mensukseskan program tol lautnya Jokowi itu. Yang konyolnya Jokowi mau saja ikuti kemauan para dodolipet kemaruk itu.
Ckckckck...
Beban pajak yang tinggi justru dipikulkan dibahu rakyat yang notabene telah memilihnya dengan jargon salam dua jari itu. Pajak bumi rakyat dinaikkan, tapi herannya justru para pengusaha yang kaya raya yang duit mereka sudah tak ada nomor serinya lagi itu justru dibebaskan dari pajak.
Heran saja aku dengan pola berpikir pemerintah saat ini yang ngalor ngidul. Target pajak domestik dipaksakan dengan cara apapun harus naik sampai Rp 700 triliun. Ini namanya nafsu besar tenaga kurang. Bikin mampus rakyatnya sendiri. Mati sudah kita ini kalau jurus mabok model begini diterapkan oleh Jokowi.
