Review buku "himpunan peraturan perundang-undangan peradilan agama di indonesia"
1. Tujuan dan kegunaan buku
Buku ini merupakan himpunan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Peradilan Agama di Indonesia. Tujuannya adalah menjadi buku pegangan bagi para pemerhati, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN dan PTAIS, mahasiswa Hukum Islam S2 dan S3, serta para praktisi Peradilan Agama di Indonesia.
Penyusun, Prof. Dr. Pagar, M.Ag., menyatakan bahwa buku ini merupakan Edisi Kedua (Revisi), yang pertama terbit tahun 2010 dan edisi revisi terbit pada Oktober 2015. Edisi revisi ini dilakukan karena banyak peraturan lama yang sudah tidak berlaku (out of date) dan adanya aturan baru pasca-Reformasi yang semakin mendominasi, seperti amandemen UUD 1945 dan perubahan terkait kekuasaan kehakiman satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, buku ini menyajikan aturan-aturan aktual yang masih berlaku saat itu dan disajikan dalam bentuk yang lengkap dan lebih tebal.
2. Lingkup dan Isi Utama
Secara umum, buku ini memuat aturan-aturan pokok yang menjadi dasar yurisdiksi dan hukum materiil Peradilan Agama, seperti:
A. Hukum perkawinan dan keluarga
- undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya.
- peraturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan beserta penjelasannya.
- instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) beserta penjelasannya, yang menjadi rujukan utama bagi hakim peradilan agama.
- peraturan terkait izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (pp nomor 10 tahun 1983 dan perubahannya pp nomor 45 Tahun 1990).
B. Dasar hukum peradilan agama
- undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan pgama beserta penjelasannya (dan perubahannya uu no. 3 tahun 2006 serta uu no. 50 tahun 2009).
- undang-undang tentang kekuasaan kehakiman (uu no. 48 Tahun 2009).
- undang-undang tentang mahkamah agung (uu no. 14 tahun 1985 dan perubahannya).
C. Hukum ekonomi syariah, wakaf, dan zakat
- undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah.
- undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf beserta penjelasannya.
- undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
D. Aturan
sesuai dengan judul tambahannya, buku ini memasukkan aturan yang relevan dengan aspek perlindungan hukum di pengadilan yang sering terkait dengan kasus peradilan agama, yaitu:
- undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (kdrt).
- undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
