Hakikat Wawasan Nusantara dalam Pemulihan Kepariwisataan

Gerakan Cinta Nusantara(2)

Kepariwisataan sesuai instruksi presiden nomor 9 tahun 1969 bertujuan meningkatkan  pendapatan devisa; memperluas lapangan kerja; dan memperkenalkan keindahan alam budaya Indonesia. Dengan berkembangnya kehidupan masyarakat saat ini, maka kepariwisataan perlu ditinjau dalam kerangka wawasan nusantara di era digital. Mengacu pada Tap MPR 1999, kepariwisataan dilihat dari sudut pandang dan sikap tentang lingkungan, alam beserta keberadaan yang beragam dari negeri ini. Sedangkan wawasan nusantara adalah pemahaman terhadap bangsa Indonesia dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pertahanan dan keamanan.

Nilai strategis yang dapat ditarik adalah upaya-upaya dalam memprioritaskan persatuan kesatuan bangsa dan wilayah guna mencapai tujuan nasional. Maka, hakikat Nusantara dapat diartikan sebagai keutuhan nusantara ditinjau dari kearifan lokal, budaya serta sumber daya manusia, alam Indonesia. Berdasarkan hal inilah kepariwisataan menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional sekaligus aspek yang paling terkena imbas di masa pandemi Covid 19. Hal ini secara jelas tertera pada pasal 4 UU Kepariwisataan yang diantaranya mengacu pada kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran, melindungi alam, memperkokoh jati diri bangsa dan persatuan NKRI.

Hakikat 

Beranjak dari paparan di atas, dapat dimengerti bahwa menjaga kesatuan NKRI adalah juga menjaga kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Hakikat Wawasan Nusantara dalam pemulihan sektor Pariwisata akan ditinjau menurut azas-azas dalam wawasan nusantara mencakup azas solidaritas, kejujuran, kesamaan tujuan, keadilan, kerjasama dan kesetiaan. Solidaritas diletakkan sebagai azas pertama karena hubungan antar manusia dalam kehidupan berbangsa dengan berbagai latar belakang sangat penting. Rasa saling menghormati dan percaya ini dicerminkan dalam hubungan antar suku, agama dan golongan dan juga lintas negara. 

Selama masa pandemi yang berimbas pada berbagai aspek kehidupan, disebabkan selama lebih dua tahun masyarakat tidak dapat saling bertatap muka dan mengunjungi, sehingga pergerakan ekonomi khususnya pariwisata mengalami kemunduran. Solidaritas antar masyarakat sangat tampak diantaranya pada pemberian vaksin yang juga melibatkan pihak swasta serta sukarelawan baik dari organisasi maupun personal. Dalam praktek nyata adalah bagaimana setiap warga memiliki tangungjawab untuk menaati peraturan dan protokol kesehatan baik dalam wilayahnya maupund daerah atau negara yang dikunjungi.

Azas Keadilan tampak dari pembagian hak dan kewajiban yang adil berlaku kepada siapapun. Salah satu upaya Indonesia dalam pemulihan sektor pariwisata adalah gaining trust dengan cara melakukan adaptasi, inovasi serta kerjasama antar sektor dan wilayah. Dalam hal ini dunia usaha termasuk pariwisata mendukung kebijakan yang diambil pemerintah diantaranya adalah Pemberlakukan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta percepatan vaksin, termasuk kebijakan karantina dan PCR test untuk para turis maupun pendatang. 

Perlakuan ini berlaku untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Azas keadilan sangat berkaitan dengan azas kejujuran. Dimaksud disini yaitu pihak-pihak berwenang baik pemerintah maupun swasta perlu bertindak sesuai fakta dan memberi data serta informasi yang tepat. Sebagai contoh, Pemerintah memberikan label wilayah Zona Merah bagi daerah yang jumlah kasus Covid-19 sangat tinggi; demikian halnya dengan Zona Hijau dan Zona Kuning. Penentuan tersebut harus didasari data-data yang akurat serta diinformasikan kepada seluruh masyarakat agar secara bersama bertindak waspada.

Teknologi

Azas Kejujuran juga menyangkut pada transparansi dan akses informasi yang mudah diperoleh termasuk informasi seputar dunia kepariwisataan.  Menyediakan informasi yang akurat dan komunikatif akan memudahkan wisatawan lokal maupun mancanegara saat berada dalam wilayah wisata tertentu. Inforasi yang jelas bagi sebuah obyek wisata akan turut menjaga budaya setempat sehingga wisatawan yang datang dapat menyesuaikan diri dengan tradisi lokal, disamping menghindari benturan kepentingan. 

Kemajuan teknologi digital sangat membantu dalam mempercepat sosialsiasi kebijakan atau publikasi produk-produk pariwisata Indonesia. Menggandeng pengembang media massa konvensional (TV, Radio, Suratkabar/Majalah) dan media baru (media sosial) dalam hal ini kaum muda pegiat media sosial (blogger, vlogger. youtuber) merupakan salah satu strategi yang relevan saat ini.

Azas Kerjasama diwujudkan dalam tindakan yang saling menjaga dan memahami bahwa persoalan Covid 19 dan segala dampak yang terbawa merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat dunia. Sebagai contoh Pemerintah atau negara-negara maju memberikan dukungan finansial atau pengobatan bagi wilayah/negara lain serta biaya operasional untuk pengembang wisata. Disamping itu dengan memaksimalkan Kelompok Sadar Wisata, penguatan regulasi dan inovasi produk digital. Untuk terciptanya kerjasama, maka diperlukan adanya kesamaan tujuan. 

Di Indonesia kesamaan tujuan ini menjadi dasar guna menghindari perpecahan. Peran pemimpin sangat diperlukan guna memberi arahan dan contoh nyata. Misalnya dalam hal meningkatkan produk-produk dalam negeri agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri, juga mengutamakan wisata dalam negeri ketimbang luar negeri. Presiden RI menggunakan sepatu produk dari pengusaha muda daerah serta menetapkan penggunaan pakaian daerah di setiap upacara HUT Kemerdekaan RI di istana negara. Hal ini diikuti oleh para pejabat, kemdian pemuka masyarakat yang kemudian turut mendukung UMKM dan industri tenun di daerah.

Untuk memperkenalkan keindahan Indonesia kepada dunia, Pemerintah telah membangun prasarana transportasi, bandar udara hingga pengembangan wisata laut di Indonesia Timur yang sebelumnya tidak dikenal keindahannya baik oleh wisatawan Indonesia maupun dunia. 

Wilayah maritin yang luas, potensi laut serta keanekaragaman flora fauna juga perlu dilindungi melalui kebijakan-kebijakan di wilayah perbatasan. Kerjasama antara lembaga, kementerian, pemerintah daerah dan pusat juga perlu diperkuat. Hal ini dapat dilihat dari pentas Anggun C. Sasmi di Paris bulan Juni 2022. Serangkaian program yang telah berlangsung dua tahun di Perancis ini merupakan hasil kerjasama kolaborasi antara Pemda Solo, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif serta Kementeri Luar Negeri dengan tujuan yang saa untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia.

Kesetiaan

Azas ke-enam adalah Kesetiaan pada bangsa dan negara yang telah dirintis sebelum jaman kemerdekaan RI dan diperkuat dengan Sumpah Pemuda serta Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesetiaan segenap warga negara akan mempercepat tercapainya tujuan dan persatuan bangsa. Indonesia memiliki kekayaan dalam keanekaragaman sumber daya alam maupun budaya yang akan mampu menyejahterakan masyarakatnya. 

Kesetiaan dalam pengertian hakikat wawasan nusantara adalah juga bagaimana turut menjaga dan merawat kekayaan ini. Salah satunya juga adalah menyangkut pengembangan wilayah desa melalui konsep geostrategi pembangunan pariwisata Indonesia berbasis pedesaan. Di lain pihak, pemahaman terhadap kondisi lingkungan yang memprihatinkan saat ini dengan pemanasan global, sampah dan aspek-aspek lainnya menjadikan lingkungan hidup tercemar dan terganggu eksistensinya. Seringkali atas nama pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup kemudian dieksploitasi secara masif.

Pemulihan kepariwisataan mencakup banyak faktor dan seyogyanya tak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun terutama adalah juga partisipasi masyarakat agar secara bersama dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi. Upaya proaktif sangat perlu dilakukan mengingat pada saat ini negara-negara lain bergegas berbenah diri untuk kembali merebut pangsa pasar . Mempersiapkan peran generasi muda tak hanya berkaitan dengan Bonus Demografi, namun dikarenakan mereka merupakan kelompok masyarakat yang terlahir di era digital. 

Sehingga transformasi digital perlu disikapi dengan merangkul kaum muda untuk mengambil bagian dalam turut merawat alam serta mempromosikan Indonesia. Memperkenalkan profesi-profesi terkini di bidang kepariwisataan yang dapat mengoptimalkan digitalisasi perlu dilakukan guna memberi referensi bergiat di bidang pariwisata. Menjadikan obyek-obyek wisata sebagai icon yang mendunia dan diakui oleh UNESCO. Degan menggunakan pulling power pada obyek-obyek dominan yang dapat menarik para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Kolaborasi antar pemangku kepentingan yakni akademia, pemerintah, media, bisnis dan komunitas adalah hal strategis yang perlu diupayakan. (Mathilda/PPRA LXIV/  DSK. E)

Daftar Pustaka

• Bahan Ajar BS Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas RI 2022
• Materi presentasi Narasumber pada Diskusi Panel dan Ceramah tentang Wawasan Nusantara, Empat Konsensus Dasar, Lemhannas RI PPRA LXIV TA 2022
• Pemulihan Sektor Pariwisata Dampak Pandemi Covid 19, Kerangka Acuan untuk Peserta dalam Kegiatan Diskusi Studi Kasus Bidang Wawasan Nusantara PPRA LXIV Lemhannas RI TA 2022
• Materi Kebijakan Publik Ekonomi Kreatif dalam Peningkatan Ekonomi Nasional, Ceramah PPRA LXIV TA 2022
• Implementasi Sismennas dalam Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Pasca Pandemi Covid 19, Diskusi Panel PPRA LXIV TA 2022
• Bagaimana Industri Pariwisata Hadapi Perubahan Iklim, Tuti Sunario (Pemerhati Pariwisata), Blog pribadi
• Melati di Taman Keberagaman Praktik Kepemimpinan Inklusif di Australia dan Indonesia, Mathilda AMW Birowo, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2018