Dalam debat Capres IV, Prabowo menyesalkan jika ada instalasi strategis seperti Bandara, dikuasai asing.Â
"Bukan kita anti asing, ini mengangkut kedaulatan nasional. Kami kuatir jika pelabuhan diperasikan perusahaan asing suatu saat jika kepentingan nasional tidak cocok maka akan berhenti," kata Prabowo dikutip dari Liputan 6.Â
Namun oleh Jokowi hal tersebut merupakan pola investasi, bukan masalah kedaulatan negara. Lebih lanjut dari Liputan 6 dapat dikutip pernyataan Jokowi pada debat Capres IV sebagai berikut:
"Selama ini kami mengundang pihak asing untuk investasi di Indonesia, tetapi untuk kedaulatan tidak diberikan 1 centimeter pun," jelas Jokowi.
"Ini investasi bukan kedaulatan. Negara lain semuanya melakukan dan tidak ada masalah."
Namun setelah debat Capres IV tersebut, membantah jika ada bandara yang dikelola pihak asing. Seluruh bandara di Indonesia tidak ada yang dikelola asing. Hengki Angkasawan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub keterlibatan asing selama asing selama ini hanya dalam proses konstruksi.
"Tidak ada bandara di Indonesia yang dikelola asing, kita hanya kerja sama dalam pembangunan saja, yang mengelola ya kita atau kalau tidak ya BUMN," kata Hengki dikutip dari Liputan 6.
Apakah Prabowo salah data dan fakta ? Ataukah Jokowi yang tidak mendapat informasi yang benar ?Â
Bantahan Kemenhub tersebut menunjukkan bahwa Prabowo salah data dan fakta. Namun bagaimana dengan pandangan Jokowi yang justru menyatakan bahwa mengundang pihak asing hanya untuk investasi. Apakah maksud pernyataan mengundang pihak asing untuk investasi hanya untuk proses konstruksi bukan untuk pengelolaan, seperti bantahan Kemenhub ?
Mari kita lihat jejak digital tentanng rencana pengelolaan asing pada beberapa bandara di Ina. Jika anda mencoba mencari info di internet dengan kata kunci bandara tidak disewakan asing atau kata-kata sejenis anda akan menemukan beberapa info seperti berikut:
 Â
Â
Dari jejak digital tersebut ternyata didapatkan data dan fakta bahwa pengelolaan bandara memang ditawarkan kepada pihak asing, bukan hanya masalah pada proses konstruksi dalam rangka kerjasama investasi.
Dalam berita CNBC Indonesia, pemerintah berencana menawarkan aset-aset BUMN seperti Bandara dan Pelabuhan ke investor asing. Penawaran yang akan direncanakan untuk pihak asing merupakan aset, berati bukan pada proses konstruksi, tetapi infrastruktur yang sudah selseai dibangun. Lebih jauh lagi ada berita bahwa Menko Kemaritiman memerintahkan beberapa bandara untuk dierahkan kepada swasta dikutip dari Okezone.
Tentu saja masih banyak jejak digital yang dapat dicari mengenai rencana pengelolaan Bandara kepada pihak asing. Bantahan Kemenhub mengenai bandara di Indonesia saat ini tidak ada yang dikelola asing itu benar. Namun jika dikaitkan dengna konteks Debat Capres IV, maka jejak digital justru menegaskan pernyataan JokoWi dan tentu saja  pernyataan keberatan Prabowo jika bandara dikelola asing. Jejak digital,  menunjukkan bahwa Prabowo tidak salah data dan fakta.Â