Takbir dan Delegitimasi

Pekik takbir berkumandang di acara deklarasi kemenangan Prabowo - Sandi kemarin lusa, sehari setelah hari pencoblosan. Kubu 02 mengklaim kepemilikan atas 62% suara sah meski didasarkan pada perhitungan internal yang mereka lalukan. 

Dan dalam sebuah video yang lain, Neno Warisman terlihat memimpin para pendukung Prabowo dalam melafalkan takbir yang biasa diperdengarkan umat Islam saat 'Ied.

Tak lama berselang, para pendukung paslon 02 pun secara masif menyebarluaskan apa yang mereka sebut sebagai kecurangan pemilu melalui media sosialnya masing-masing. Termasuk mengenai terganggunya arus komunikasi tim 02 karena adanya gangguan dari pihak luar yang dikatakan sebagai kelompok atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau memiliki alat. 

Diarahkan atau tidak, semua itu akan tertuju pada 1 simpulan, kecurangan Pemilu yang secara sistematis menguntungkan kubu petahana. 

Dan lebih parahnya, keadaan pun diperburuk dengan ditemukannya bukti-bukti kesalahan entry data oleh KPU. Meski telah diklarifikasi sebagai human error, tak urung tuduhan kecurangan melalui penyelenggara pemilu tetap dilayangkan ke mereka. 

Blow up kesalahan KPU itu tentu menguntungkan para pendukung 02 karena pada masa kampanye pun sudah terlihat motip untuk mendeligitimasi KPU.

Munculnya klaim kemenangan oleh Prabowo tentu makin mengokohkan asa pendukungnya dan hal itu amat mungkin akan berdampak buruk jika hal yang berlawanan diumumkan oleh KPU kelak. Sebab saat ini yang mereka yakini hanyalah kemenangan sehingga tak ada kata "kalah" dalam perbendaharaan kata mereka.

Saya hanya berharap, selepas menggunakan takbir sebagai legitimasi deklarasinya, mereka tak menggunakan ayat-ayat jihad jika kenyataannya nanti tak seperti yang sudah mereka gaungkan. Meski saat ini, sebagian dari mereka sudah berdalil dengan surat al-Muthaffifin (orang-orang yang berbuat curang) mengacu pada kejadian-kejadian yang merugikan pihaknya.

Hal yang berbeda terjadi di kubu Jokowi. Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Moeldoko, dalam sebuah keterangannya telah menyatakan 6 sikap terkait Pilpres 2019. 

Dalam poin ke-3, dinyatakan bahwa TKN akan mematuhi apa yang menjadi ketetapan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hal itu, lanjutnya, berarti juga bahwa mereka siap menerima hasil resmi KPU yang bisa jadi berlawanan dengan hasil hitung cepat lembaga-lembaga survey yang memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin.