Oleh :Rifki Sanahdi
Pegiat Rumah Baca Komunitas
Pemekaran pulau Sumbawa menjadi daerah Provinsi sudah direncanakan semejak tahun 2000 oleh tokoh-tokoh masyarakat Pulau Sumbawa. Namun kejelasan rencana itu pasang surut, akhirnya pada tahun 2009 isu tersebut kembali disuarakan oleh akto-aktor politik sebagai mediasi untuk menarik simpati rakyat dalam kampanyenya. Menurut salah satu Anggoa Dewan Perwakilan Daerah( DPD RI) Dapil NTB Prof. Dr. Farouk Muhammad “pemekaran provisi Sumbawa sedang dalam proses legislasi di pemerintah pusat”. Namun hingga tahun 2016 belum ada hasil berupa kebijakan atau legalitas hukum yang mengatur tentang pembentukan Provinsi Sumbawa. sehingga pemekaran ini nampak seperti sebuah ilusi belaka.
Harapan masyarakat Pulau Sumbawa yang mendambakan provinsi sendiri harus pupus sementara, lantaran pada tahun 2016 ini pembentukan Provinsi Sumbawa tidak masuk dalam RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (DESARTADA) 2025. Bagi sebagian orang mungkin ini ancaman dan bencana yang datang menyergap namun bagi sebagian orang seperti saya tidak mau bersedih hati karena hal tersebut. Pepatah yang paling populer mengatakan “ada seribu jalan menuju roma” maka melalui tulisan ini saya ingin menekankan kepada pembaca bahwa ada seribu jalan untuk mencapai kesejahteraan.
Selain itu penulis juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa untuk lebih peka terhadap isu sosial maupun politik terkait pemekaran. Sehingga isu ini tidak menjadi kendaraan politik semata yang digunakan oleh sebagian kelompok untu mencapai hasrat pribadinya. Rencana Pembentukan Provinsi Sumbawa memang merupakan salah satu cara yang telah diusahakan oleh segenap stakeholders untuk menyejahterakan dan memajukan pulau Sumbawa. Namun bukan berarti dengan adanya kendala pembentukan Provinsi tersebut kiamat menghantam pulau Sumbawa.
Pulau sumbawa merupakan salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Dompu dan 1 Kota Madya yaitu kota Bima. Pulau dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa ini sebenarnya menyimpan begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan, baik itu dari segi budaya, keindahan alam maupun pangan. Ketika menginjakkan kaki di Pelabuhan Poto Tano akan terlihat jelas bebukitan-bebukitan hutan sabana yang dipenuhi Sapi dan kambing.
Di sepanjang jalan pun akan disugi pemandangan indah karena jalan utamanya hampir semuanya menyusuri bibir pantai. Selain itu, hamparan padi, jagung, Bawang dan pepohonan jati menghiasi indahnya perjalanan. Komoditas-komoditas lain seperti kopi, cengkeh, jambu mente, kemiri, durian memenuhi daerah bagian tengah dan selatan pulau. Konon juga kata para leluhur tanah Sumbawa ini dipenuhi emas yang tak terhingga jumlahnya.
Lalu perntanyaannya bagaimana cara membuat pulau Sumbawa Menjadi lebih maju? Pertanyaan ini yang kerapkali muncul dalam diri setiap individu. Pada ranah pemikiran, para aktor-aktor yang memiliki kepedulian terhadap Pulau Sumbawa memiliki ide-ide yang begitu brilian sebut saja contohnya mantan Gubernur Provinsi NTB Badrul Munir yang mengatakan bahwa kegagalan sebuah daerah adalah karena krisisnya inovasi di daerah tersebut sehingga inovasi daerah sangat dibutuhkan. Namun pada tatanan praksis belum nampak satu gerakan pun yang begitu menonjol dalam membangun daerah.
Gerakan masyarakat pulau Sumbawa masih berbentuk gerakan individual, hal tersebut dikarenakan selama ini pemerintah belum mampu menciptakan iklim masyarakat yang mandiri, berserikat dan kreatif. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer “ didiklah pemimpin dengan perlawanan dan didiklah rakyat dengan organisasi”. Organisasi mengembalikan fitrah manusia sebagai zoon politicon yaitu mahluk sosial yang menyelesaikan berbagai permasalahan dan menggapai sebuah kesuksesan secara bersama.
Selama menjadi mahasiswa di Yogyakarta penulis sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Provinsi DIY. Jika dibandingkan dengan Pulau Sumbawa, DIY bukanlah daerah yang memiliki Sumber Daya Alam yang kaya, namun kehidupan masyarakatnya sudah pada taraf yang sejahtera. Hal tersebut terjadi kaena pemerintah mampu menciptakan iklim yang sehat untuk masyarakatnya agar berserikat dalam membentuk kreatifitas. Kota Gede dengan industri peraknya, Kulonprogo dengan program bela beli produk Kulonprogo, Gunung Kidul dengan pariwisatanya dan sleman dengan pertaniannya yang begitu maju.
Penulis tidak bermaksud untuk membandingkan Pulau Sumbawa dengan daerah lain. Hanya saja ini sebagai contoh dari sebuah daerah yang maju walaupun potensi SDA nya tidak sebanyak pulau Sumbawa. Acemoglu dkk ( 2013) mengatakan bahwa sukses atau tidaknya sebuah daerah tergantung dari bentuk institusi ekonomi politiknya. Institusi ekonomi politik yang ekstraktif menciptakan daerah yang tidak makmur sementara institusi ekonomi politik yang inklusif menciptakan daerah yang makmur.
Institsui ekonomi politik model inklusif membebaskan setiap orang untuk berkreatifitas, membantu berbagai modal usaha, serta lebih terbuka dalam hal menerima berbagai masukan dan kritikan dari masyarakatnya. Sementara institusi ekonomi politik ekstraktif lebih bersifat tertutup, oligarki serta kolusi terus merajalela, masyarakat dibuat tidak melek politik sehingga penguasa menjadi lebih leluasa memainkan berbagai kebijakan dan anggaran tanpa ada satu pengawasan pun dari masyarakat. Penulis ingin katakan bahwa budaya politik di pulau sumbawa masih bersifat oligarkis. Para penguasa menjadi semakin kaya raya dan kedudukannya semakin kuat sementara kehidupan masyarakat menjadi semakin terhimpit. Sehingga bukan hal baik untuk membiarkan praktek-praktek politik tersebut terus merajalela. Masyarakat harus melakukan pengawasan yang lebih.
