Sudah 100 hari kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta tentu banyak harapan masih menunggu. Mengurus Jakarta tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jakarta selalu saja memiliki permasalahan yang terkadang sangat sulit di urai. Pekerjaan rumah yang ruwet ini tentu membuat pikiran Anies Baswedan menjadi panas dingin.
Dua isu yang saya tangkap pada berita hari ini adalah tentang rumah dp nol persen dan akan diberlakukannya becak di Jakarta. Selain dua isu ini tentu masih banyak pekerjaan yang belum tercapai selama 100 hari kerja Anis Baswedan. Dari kemiskinan, urbanisasi, kemacetan, dan berbagai masalah sosial lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan progam rumah tinggal Sawawa dengan DP NOl Rupiah atau Rumah Tanpa DP (down payment atau uang muka) hanya diperuntukkan bagi masyarakat eknomi menengah dengan penghasilan Rp 4 juta-Rp 7 Juta perbulan. Harga tersebut sebagai jawaban atas beberapa tuduhan yang menyebut dirinya tidak bepihak pada masyarakat kecil. (Republika, 18 Oktober 2018).
Jadi, jika menggunakan kriteria di atas, masih banyak masyarakat urban Jakarta yang akan kesulitan mendapatkan rumah. Masih banyak warga Jakarta yang penghasilannya di bawah empat juta. Misalnya adalah para pekerja harian lepas, buruh, sopir, pemulung, dan lain-lain. Seorang guru Honorer atau dosen honorer juga tidak akan bisa mendapatkan rumah tersebut.
Tentu, sulit untuk merealisasikan rumah DP Nol persen bagi masyarakat urban Jakarta. Jika semua masyarakat dengan mudah diberikan kemudahan pun akan terjadi banyak masalah. Nantinya, pembiayaan untuk pembangunan rumah DP Nol persen itu dari mana. Rumah DP Nol Persen ini sepertinya akan menjadi blunder jika Anies Baswedan gagal mewujudkannya.
Sangat sulit untuk memberikan hunian yang murah di kawasan Jadabek. Apalagi tanah-tanah telah dikapling-kapling oleh industri perumahan. Pada akhirnya harga rumah-rumah menjadi sangat mahal. Apalagi dengan sistem pembelian rumah menggunakan cicilan bunga. Dengan sistem bunga ini harga tanah dan bangunan akan semakin membengkak.
Maka, sepertinya akan sulit bagi Anies Baswedan untuk memberikan hunian murah bagi masyarakat urban. Tanah-tanah di Jakarta telah dikuasai oleh pengembang yang memang tujuannya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tanah di Jakarta akhirnya bukan menjadi milik negara tetapi menjadi milik konglomerasi property.
"Sistem ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan, yang sudah 66 tahun umurnya, praktis sama saja dengan kita selama sekian abad berada di bawah penjajahan asing. Sistem ekonomi yang berkembang sampai saat ini masih bersifat liberal-kapitalistik-pasar bebas, sekaligus dualistik."Â (https://nasional.kompas.com)
Jika menggunakan aturan undang-undang, tanah merupakan milik negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah di Jakarta tidak boleh diliberaliasi sehingga lepas dari pengelolan negara. Sebab, jika kembali menilik undang-undang, tanah adalah milik negara. Harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. negara harus memberikan jaminan rumah tinggal yang layak bagi masyarakat.
Begini bunyi undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Salam Indonesia
