Sejak di launchingnya program kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Markas Besar TNI AD dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional, implementasi di semua tingkatan dan level terus di pacu. Sinergi antara para penyuluh pertanian dengan para prajurit TNI khususnya yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) semakin terlihat nyata di lapangan. Gerakan Menanam Padi, Jagung dan Kedele atau yang lebih dikenal dengan nama Gema Pajale, terus digerakkan di seluruh pelosok negeri, tidak terkecuali di kabupaten Aceh Tengah atau yang lebih dikenal sebagai Dataran Tinggi Gayo.
Wilayah dataran tinggi yang memang luas lahan sawahnya sangat terbatas ini, tentu sangat berkepentingan dengan program peningkatan swasembada pangan khususnya swasembada beras, karena selama ini daerah ini masih sangat bergantung pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan berasnya. Dari data yang saya perleh dari instansi teknis, sampai dengan saat ini Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya masih kekurangan sekitar 9.000 ton beras per tahun. Salah satu penyebab belum bisa terpenuhinya kebutuhan beras dari produksi sendiri itu, selain akibat keterbatasan lahan sawah juga akibat pola tanam yang dilaksanakan oleh petani padi masih mengandalkan pola konvensional dengan tingkat produktifitas yang masih relative rendah.
Sebenarnya upaya peningkatan produktifitas padi di Dataran Tinggi Gayo ini sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, penerapan Pola Tanam Terpadu dengan sistem tanam Jajar Legowo, sudah dimulai sejak tahun 2011 yang lalu namun masih dengan luasan lahan yang terbatas karena masih bersifat uji coba. Merubah pola tanam konvensional ke pola tanam jajar legowo serta penggunaan varietas unggul dataran tinggi, bukanlah hal yang mudah, karena para petani Gayo sudah terbiasa dengan pola lama dan hanya menjadikan padi sebagai komoditi pilihan. Komoditi utama Kopi Arabika yang selama ini menjadi andalan para petani di Dataran Tinggi Gayo, membuat budidaya padi seperti kurang mendapat perhatian, karena menurut para petani, usaha tani padi dianggap kurang menguntungkan bagi petani. Tapi tuntutan kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan terus tumbuh dan berkembangnya jumlah penduduk, mau tidak mau akhirnya “memaksa” semua pihak untuk bersinergi meningkatkan produktifitas padi di kabupaten tertua di again tengan provinsi Aceh ini.
Awal tahun 2015 merupakan awal “geliat” peningkatan produktifitas beras/padi di Kabupaten Aceh Tengah. Semangat para penyuluh yang nyaris mengalami penurunan, kemudian kembali meningkat dengan adanya “suntikan amunisi” baru. Bergabungnya para prajurit TNI dengan para penyuluh untuk membina dan memerikan penyuluhan kepada petani mulai menampakkan hasilnya. Apalagi beberapa waktu yang lalu telah digelar pelatihan teknis usaha tani padi, jagung dan kedele bagi para prajurit TNI AD itu, sehingga sekarang mereka tidak canggung lagi untuk memberikan penyuluhan pertanian kepada para petani. Peningkatan skill para prajurit di bidang pertanian, membuat peran ganda mereka semakin nyata, selain tugas pokoknya sebagai pengemban tugas pertahanan dan keamanan Negara, kini mereka juga siap untuk mengemban “tugas baru” yaitu menjaga ketahanan pangan dan keamanan pangan.
Memasuki masa panen musim tanam pertama tahun 2015 pada bulan Mei dan Juni ini, sinergi para penyuluh dengan para prajurin TNI di Tanoh Gayo ini sudah mulai menampakkan hasilnya. Uji adaptasi dan uji varietas padi Ciherang yang dilaksanakan oleh sekitar 2.500 an petani padi pada lahan swaha seluas lebih dari 2.500 hektare di Dataran Tinggi Gayo telah menunjukkan peningkatan prodktifitas padi yang sangat signifikan, kalo pola konvensional dengan menggunakan varietas padi local hanya mampu menghasilkan rata-rata 4,2 ton per hektare, kini dengan penerapan sistim jajar legowo pada pola tanam terpadu, para petani bisa tersenyum dengan hasil rata-rata 7,5 sampai 8 ton per hektare alias terjadi peningkatan produktivitas antara 70 sampai 90%. Satu lagi keuntungan dari penggunaan varietas unggul padi ini, umur panen menjadi lebih pendek yaitu sekitar 105 hari disbanding dengan varietas local yang umur panennya hampir mencapai 6 bulan.
Pada saat acara “munoling” (panen padi) hampir di semua wilayah kabupaten Aceh Tengah, selalu terlihat petani berbaur dengan para penyuluh pertanian dan para prajurit TNI AD, sebuah “pemandangan baru” yang sebelumnya nyaris tidak pernah terlihat. Motivasi dari para penyuluh yang didukung oleh peran para prajurit, membuat para petani Gayo semakin bersemangan untuk mengembangkan varietas dan pola tanam baru yang ternyata mampu meningkatkan produktifitas padi mereka, itu berarti juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para petani. Lebih dari itu, meningkatnya produktifitas padi di Dataran Tinggi Gayo juga akan mampu “menutupi” kebutuhan pangan warga Gayo, sehingga perputaran uang untuk penyediaan kebutuhan pangan pokok tidak lagi bergeser ke luar daerah tapi akan “berputar” di daerah itu sendiri, dan secara ekonomis itu berarti akan terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi Kabupaten Aceh Tengah.
Keberhasilan para petani Gayo dalam meningkatkan produktifitas padi mereka pada semester pertama tahun 2015 ini, tidak bisa dilepaskan dari peran para penyuluh pertanian dibawak koordinasi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). Para koordinator BP3K pada 12 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada (2 kecamatan di Aceh Tengah tidak memiliki potensi lahan sawah) yang kemudian memposisikan sebagai inspiratir dan motivator bagi para petani, serta kerjasama yang baik dengan para prajurit Babinsa di wilayahnya masing-masing, juga menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan swasembada beras di Tanoh Gayo ini.
Dari pantauan penulis di lapangan, para koordinator BP3K ini telah mampu mengkoordinir para penyuluh mereka untuk mengoptimalkan peran pembinaan dan penyuluah dalam rangka mendukung program nasional peningkatan swasembada pangan menuju kedaulatan pangan nasional. Dukungan penuh dari para prajurit TNI AD yang tidak lagi canggung “turun” ke sawah, juga menjadi peicu semangat para petani. Kini di beberapa tempat seperti di wilayah kecamatan Linge, Silih Nara, Celala, Ketol, Pegasing, Rusip Antara, Bintang dan Lut Tawar, para petani seperti sedang “berlomba” untuk meningkatkan produktifitas tanaman padi mereka, bahkan di beberapa tempat yang ketersediaan airnya memadai, para petani sudah mulai tergerak untuk meningkatkan indek pertanaman (IP) yang selama ini hanya sekali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun, peningkatan IP tentu saja akan berdampak terhadap peningkatan produksi padi yang pada akhirnya akan menciptakan swasembada dan kedaulatan pangan, minimal untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah sendiri.
Tentu ini merupakan sebuah keberhasilan kolektif yang patut mendapat apresiasi, sosok-sosok penyuluh pertanian seperti Safrin Jailani dari BP3K Linge, AbdulMulqu dari BP3K Pegasing, Abdurrahman dari BP3K Silih Nara, Rahmad dari BP3K Ketol, Mulyadi dari BP3K Bies, Sudarmi dari BP3K Celala, Yustarmizi dari BP3K Rusip Antara, Husaini dari BP3K Lut Tawar, Thallea Nedwar dari BP3K Bintang , Athaullah dari BP3K Bebesen, Herliasna dari BP3K Kute Panang dan Suyito dari BP3K Kebayakan, adalah beberapa koordinator BP2K yang punya andil besar dalam menggerakkan program percepatan swasembada pangan di Gayo, selain mampu menggerakkan jajaran penyuluh pertanian di wilayah kerja mereka, mereka juga bisa “merangkul” dan bersinergi dengan para prajurit TNI AD di lapangan. Semoga tulisan ini bisa “menggugah” para pengambil dan penentu kebijakan di Negeri Antara ini untuk sedikit “membuka mata” atas jerih payah para penyuluh pertanian untuk mendukung program pemerintah ini. Selembar sertifikat atau piagam ditambah sedikit penghargaan yang diserahkan pada momen-momen penting, barangkali akan bisa “mengobati” kelelahan mereka, sekaligus menjadi motivasi bagi mereka untuk berkiprah lebih baik lagi di masa yang akan datang. Begitu juga bagi para prajurit Babinsa TNI AD yang telah berperan aktif mendukung percepatan swasembada pangan di Gayo ini, juga sangat pantas mendapatkan penghargaan dan apresiasi secara layak baik dari institusi TNI sendiri maupun dari pemerintah kabupaten.
