Bupati Sebagai Produk Politik Diharapkan Mempertimbangkan Aspirasi Tokoh Politik Pendukungnya

Pilkada menjadi proses politik yang melahirkan kepala daerah sebagai produk politiknya. Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah tidak luput dari dinamika politik usai menetapkan secara dramatis kemenangan pasangan Johannes Rettob Emanuel Kemong sebagai kepala daerah baru.

100 hari kerja usai resmi dilantik menjadi proses awal menata ulang pemerintahan yang sempat terkooptasi politik semasa Pilkada 2024 lalu. Manajemen dan birokrasi pemerintahan daerah penghasil tambang emas tersebut menghadapi tantangan besar untuk berubah lebih baik dari sebelumnya.

"Kemenangan JOEL lebih banyak ditentukan oleh faktor kekuatan figur, bukan semata kekuatan partai politik pendukungnya. Kerja keras tokoh-tokoh politik menjadi penentu kemenangan pemilih akal sehat, daripada kerja kader partai politik. Saya tegaskan, tokoh politik dengan kader partai politik itu berbeda" jelas Saleh Alhamid (Abah Saleh) salah seorang tokoh politik pendukung JOEL saat diwawancarai awak media yang  menemui di kediamannya.

Masa transisi pemerintahan yang sedang berlangsung di Mimika menjadi hal krusial dan mendapat banyak sorotan. Siapa saja kepala OPD yang dipercaya menjalankan roda pemerintahan di Mimika menjadi hak prerogatif Bupati dan Wakil Bupati.

Menurut Abah Saleh, Bupati diharapkan benar-benar mempertimbangkan berbagai aspirasi politik. Sebagai dukungan pengawasan melekat, rekam jejak calon kepala OPD yang direkomendasikan tokoh politik butuh dipertimbangkan.

"Di Mimika banyak stok calon pejabat sesuai kapasitasnya, namun belum terakomodir dengan baik.  Rekomendasi sosok yang layak menjadi bentuk partisipasi pengawasan dan ikut bertanggungjawab kinerjanya secara politik" imbuh Abah Saleh.

Visi misi pembangunan Mimika untuk lima tahun ke depan, yakni "Gerbang Emas" singkatan dari Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera. Gerbang Emas menjadi bentuk keberpihakan pemerintahan Johannes Rettob kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Politikus Partai Hanura menyampaikan gagasan implementasi keberpihakan tersebut dalam bentuk keterbukaan informasi dan aspirasi publik.

"Setidaknya sebulan sekali bisa diselenggarakan acara open house yang menghadirkan Kepala Daerah dan seluruh kepala pimpinan SKPD. Duduk bersama dihadapan warga untuk mendengar berbagai aspirasi dan tanya jawab secara terbuka. Gagasan ini setidaknya bisa mengurangi beban tanggungjawab kepala daerah, bahwa tidak semua persoalan warga menumpuk di satu meja Bupati dan Wakil" papar sosok penting yang menjadi jubir tim pemenangan paslon JOEL.

Persoalan kompleks di Mimika butuh diselesaikan dengan kerja bersama. Pemerintah daerah menjadi pelayan kepentingan masyarakat, karena itulah mereka diangkat dan dipercaya sebagai pemimpin. Bukan sekedar dipilih.