Penyertaan pasukan TNI dalam pendampingan Polri melakukan pengamanan terhadap demo penolakan kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang marak digelar anggota masyarakat belakangan ini, tak urung menimbulkan "kegusaran" dan kecaman dari elemen masyarakat, yang meliputi: simpatisan, organisasi masyarakat maupun partai politik yang berseberangan dengan pemerintah. Pengerahan prajurit TNI ini dilakukan menjelang kunjungan sang Presiden ke China. Dimana dalam perhelatan ini, tak lupa menggandeng beberapa mahasiswa, khususnya para aktivis yang ditengarai vokal. Sehingga diharapkan di dalam perjalanan nantinya, mereka bisa "berubah pikiran" untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan BBM dan tentunya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah selanjutnya di masa yang akan datang. Namun tak urung, langkah ini mengundang kegusaran dan menuai kecaman yang beragam dari berbagai elemen masyarakat. Aliran pertama, datang dari aktivis masyarakat yang murni menyuarakan penolakan kenaikan BBM, dengan alasan akan menambah kesengsaraan pada masyarakat menengah kebawah dan  pada gilirannya akan menambah jumlah masyarakat miskin. Mereka melontarkan kecaman kepada pemerintah atas penyertaan pasukan TNI dalam pengamanan demo menjelang dan pasca kenaikan BBM tanggal 1 April, karena hal ini dinilai sama dengan membenturkan TNI dengan masyarakat, yang notabene adalah kekuatan terpadu dalam berbela negara. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan sentimen negatif dalam masyarakat terhadap TNI pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Bila mana hal ini berlanjut, dikhawatirkan akan menambah stigma negatif terhadap pemerintah. Sehingga bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih serius, seperti konflik horisontal yang sudah terjadi akhir-akhir ini bisa merebak lebih parah, yang pada gilirannya bisa menimbulkan chaos atau amuk massa seperti pada tahun 1998 atau bahkan pada era 65. Aliran kedua, datang dari golongan yang berseberangan dan para "petualang politik". Baik dari partisan atau pun golongan di luar partisan. Mereka merasa "kebakaran jenggot", karena langkah-langkah mereka dalam menyelenggarakan gerakan "anti pemerintah" terbaca oleh sang Presiden. Sehingga sudah dipersiapkan langkah-langkah antisipasi, termasuk melibatkan pasukan TNI dalam meredam gerakan yang bertema "gejolak kenaikan BBM". Bagi aliran kedua, langkah sang Presiden ini dipandang sebagai "kegagalan" pertama mereka dalam usaha untuk mendongkel sang Presiden melalui gerakan massa yang berlanjut kepada empeachment. Mereka terpaksa melakukan rekalkulasi pada rencana selanjutnya. Di lain pihak, langkah melibatkan prajurit TNI dalam meredam emosi massa di lapangan merupakan hal yang menarik, terutama bila dilihat dari respon pemerintah dalam menyikapi keadaan yang terjadi. Hal ini terlihat dari pernyataan Presiden SBY di media massa, dimana beliau mengeluh atas ancaman keamanan dan upaya penggulingan dirinya dari kursi kepresidenan. Rupanya selama ini sang Presiden menyimak dengan baik tentang perkembangan keadaan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dan apa yang diucapkan beliau pernah saya tulis dalam artikel sebelumnya, yaitu "Proyeksi Dampak Kenaikan BBM April 2012" (baca: politik.kompasiana.com/2012/03/12/proyeksi-dampak-kenaikan-bbm-april-2012/). Ada dua hal yang bisa dicermati, berdasarkan pada kedua hal yang sudah dilakukan oleh presiden kita, yaitu: Pertama, Presiden SBY melakukan tindakan preventif dengan cara mengundang dan mengikut sertakan mahasiswa, yang notabene adalah aktivis gerakan penolakan kenaikan BBM. Tujuannya adalah untuk meredam emosi para mahasiswa ini dengan memberikan brainstroming selama dalam perjalanan melawat ke China. Para mahasiswa ini seolah-olah dilibatkan secara langsung dalam persiapan lobby dengan pejabat-pejabat penting di negara tujuan. Dengan ikut serta dalam perhelatan keluar negeri sebagai "duta negara". Kedua, adalah keputusan untuk melibatkan pasukan TNI di lapangan untuk meredam aksi demo yang bersifat anarkis, sekaligus untuk melindungi fasilitas negara. Paling tidak hal ini akan meredam emosi massa sampai dengan pasca pengumuman kenaikan harga BBM sementara waktu. Ditinjau dari keabsahan pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaannya, hal ini tentunya adalah suatu hal yang wajar dalam merespon suatu kejadian yang dinilai semakin negatif. Juga merupakan hal yang wajar juga, bila kita mendengar dan melihat respon negatif dari masyarakat mengenai kebijakan dari pemerintah ini. Namun bilamana hal ini ditinjau dari sisi politik, tindakan ini sebenarnya merupakan suatu "gertakan politik" belaka. Mengapa hanya sebagai gertakan? Secara personal, adalah merupakan "rahasia umum" jika presiden kita adalah seorang peragu. Sering kali bertindak setelah semua menjadi "terlambat". Bagaimana tidak? Sebelum keputusan menaikkan harga BBM secara sepihak, sebenarnya sudah ada wacana konversi ke BBG (Bahan Bakar Gas). Namun karena ketidak siapan infrastruktur, maka hal ini pun ditinggalkan dengan segera dan sebagai gantinya adalah menaikkan harga BBM yang akan menuai kecaman masyarakat. Hal ini sama halnya dengan penyelesaian masalah korupsi di skala nasional yang menjadi berlarut-larut. Dari awal Bank Century sampai dengan Nasarudin. Bilamana presiden kita tidak ragu-ragu dan mau bertindak taktis strategis dari awal, tentunya akumulasi permasalahan ini tidak terjadi dan menjadi semakin besar seperti saat ini. Wacana kedua, Presiden SBY sudah melakukan "show of force" dengan melibatkan pasukan TNI di lapangan, dengan alasan untuk membantu mengamankan fasilitas negara dan menjaga agar masyarakat tidak melakukan "tindakan yang berlebihan" dalam melakukan aksi penolakan kenaikan BBM. Di mata aliran kedua, tindakan ini dipandang sebagai peringatan bagi mereka agar "jangan berbuat macam-macam" terhadap pemerintah yang syah dan didukung masyarakat lewat pemilu. Presiden seolah-olah mengatakan bahwa "kami juga bisa berbuat lebih untuk menghadapi kalian". bilamana hal terakhir ini pun dilakukan dengan setengah hati, yang sangat "diuntungkan" adalah para "petualang politik". Bukan suatu kemustahilan bahwa mereka bisa melakukan suatu tindakan-tindakan balasan yang bersifat sporadis namun sistematis, beberapa di antaranya adalah: - Melakukan tindakan provokasi massa dan memberikan letupan-letupan di beberapa kota besar yang "bersumbu pendek" untuk memberikan rasa tidak aman dan ketakutan pada masyarakat di daerah-daerah letupan. - Membenturkan antar aparat TNI dengan Polri, adalah "rahasia umum" bahwa antara TNI dan Polri terjadi friksi yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Bilamana friksi ini dimanfaatkan oleh para petualang politik secara baik, apa lagi ditambahi dengan provokasi-provokasi yang nyata. Maka mala petakalah yang akan terjadi. - Membenturkan antara aparat TNI/Polri dengan masyarakat, ini merupakan suatu bentuk kepustusasaan dari para petualang politik yang ekstrim, namun bisa membawa akibat yang massive. Benturan ini akan menyulut emosi massa, yang bisa membawa konflik horisontal dan berkembang menjadi chaos. Bilamana ini terjadi, kemungkinan besar negeri ini akan menjadi negeri tak bertuan, sama seperti dengan yang terjadi di Suriah saat ini. Terlepas dari pro kontra dan permasalahan yang terjadi di negeri ini, maka perlu dilakukan rekonsiliasi nasional, agar negeri ini terhindar dari bencana nasional yang mengerikan. Bila tidak, ramalan prabu Jayabaya yang berbunyi: "Wong Jowo kari separo, Cino Londo kari sejodho" (orang Jawa tinggal separo, orang asing tinggal sepasang) bisa menjadi kenyataan. Wallahu Alam
