Tanah ulayat, yang juga dikenal sebagai tanah adat, memiliki peran penting dalam budaya dan identitas masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam konteks ini, tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai simbol dan prestise yang menunjukkan eksistensi suatu suku atau kaum di Minangkabau. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat, yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan itu disertai dengan syarat mengenai eksistensinya dan pelaksanaannya, yang berarti tanah ulayat harus masih ada dan berfungsi sebagai identitas masyarakat hukum adat yang diakui dan dilindungi keberadaannya.
Dalam beberapa kasus, tanah ulayat telah menjadi subjek konflik dan sengketa, terutama ketika pemerintah memberikan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) atas lahan ulayat kepada masyarakat adat. Sertifikasi ini dapat memicu konflik horizontal di masa mendatang, karena masyarakat adat dapat mengalami tekanan dari investor yang ingin memanfaatkan lahan tersebut. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa pengelolaan tanah ulayat haruslah sesuai dengan kaidah atau norma yang hidup ditengah masyarakat hukum adat, agar pengelolaan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat hukum adat minangkabau.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan pengakuan hukum atas hak ulayat, termasuk melalui Putusan MK atas perkara No 35/PUU-X/2012. Namun, proses pengakuan hukum hak atas tanah ulayat masih terlalu rumit dan memerlukan perjuangan yang keras dari masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat harus mengikuti tahapan dan prosedur yang berada di bawah kendali sistem hukum negara, yang dapat berakibat mereka berisiko masuk dalam kerumitan proses pengakuan hukum yang jauh dari jangkauan.
Dalam beberapa hal, pengelolaan tanah ulayat dapat menjadi subjek perdebatan, terutama ketika masyarakat adat berhadapan dengan pemerintah dan investor yang ingin memanfaatkan lahan tersebut. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa pengelolaan tanah ulayat haruslah dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta mempertahankan identitas dan budaya masyarakat hukum adat. Dengan demikian, tanah ulayat dapat tetap menjadi sumber daya yang berharga bagi masyarakat hukum adat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan.
