Dalam tulisan saya sebelumnya terkait Kemelut Pemerintah dengan telah dijelaskan mengenai konsekwensi hukum dan perdata apabila kalah di arbitrase internasional. Dalam tulisan ini saya ingin sedikit menuliskan catatan terkait kemungkinan munculkan gerakan separatis akibat kemelut Pemerintah dengan Freeport. Pertama mengingat bahwa roda ekonomi di Papua akan turun drastis dan angka pengangguran melonjak sehingga sangat mudah untuk memicu konflik sosial mengarah kepada separatisme Papua.
Secara teori, penyebab dari terjadinya gerakan separatisme itu yaitu karena etnik, budaya, dan agama. Gesekan antar etnik, budaya, sosial dan agama pada akhirnya bisa menimbulkan hasrat bagi sebagian kelompok etnis, budaya, dan agama untuk memisahkan diri dari NKRI dan menciptakan daerah kedaulatan baru demi kepentingan entik, budaya, atau agama itu sendiri.
Terkait alasan struktural meliputi ekonomi, politik, dan hukum, sampai saat ini pembangunan ekonomi masih belum sepenuhnya dilakukan secara merata oleh pemerintah. Pemerintah belum bisa mengatasi masalah kesejahteraan rakyat tidak merata, kurangnya pendidikan, Â tidak adanya pekerjaan yang layak, jumlah angka pengangguran yang tinggi, bahkan kemiskinan belum bisa di atasi. Ketimpangan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan pekerjaan di masyarakat menjadi pemicu gerakan separatisme.
Keterkaitan kemelut dengan Freeport, sangat mungkin menjadi pemicu makin gencarnya gerakan separatis di Papua oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM didirikan tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang sah di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, atau Irian Jaya, hendak memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas.
Freeport dengan segala obsesinya bisa memainkan OPM untuk menggoyang pemerintah Indonesia dari Papua. Juga, sekiranya dengan gonjang-ganjing Freeport ini mengganggu kepentingan ekonomi Amerika, sangat mungkin pemerintah Amerika melalui CIA dan dinas intelegen lainnya mengirimkan letupan separatis di wilayah lain selain Papua. Bentuk letupan itu beragam, bisa issu dan aktifitas teroris di remote area, kegiatan agitasi di rural area, dan aktifitas intelegen Amerika dalam berbagai bentuk lainnya yang terkoordinasi namun senyap dan tidak kelihatan.
Kemampuan Hankamnas dan antisipasi
Tanpa data angka yang bisa saya sampaikan, namun saya berkeyakinan bahwa personel TNI dan Polri masih sangat minim untuk menghadapi letupan di berbagai tepat di tanah air yang terjadi secara bersamaan. Ambil contoh, dalam menghadapi aksi damai 212 dan aksi-aksi setelahnya, TNI dan khususnya Polri harus memobilisasi personel dari daerah penyangga Jakarta baik Banten dan Jawa Barat. Bisa dibayangkan, sekiranya ada letupan di 5 daerah berbeda, tentunya personel hankam akan dikonsentrasi di daerah konflik tersebut, namun akan menyisakan daerah kosong dengan tanpa pengamanan yang memadai.
Keterkaitan dengan kemelut Pemerintah dan Freeport ini ibarat perseteruan antara gajah dengan harimau. Gajah ingin menginjak harimau, namun sangat mungkin harimau lari lalu memanggsa kambing di tempat lain. Harimau aman dan bisa makan kenyang, gajah kesusahan mengejar apalagi untuk menginjaknya.
Untuk itu, Pemerintah harus tegas dalam dalam menegakkan regulasi minerba ini demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanan UUD 45 pasal 33; melakukan negosiasi dengan Freeport sampai tahun 2019 untuk mengakhiri Kontrak Karya di tahun 2021, dengan semangat NKRI dan semangat nasionalisme atau kebangsaan, bukan untuk kentingan sebagian golongan yang sedang haus kekuasaan dan tamak harta dan jabatan. Â (mbu)
