Pemberontakan Kaum Buruh

Kata "pemberontakan" tak jauh dari efek ketidakadilan. Hal ini terjadi lantaran pemberian upah yang tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan oleh para buruh, sehingga terjadi ketimpangan. "Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin" begitulah kira-kira yang dirasakan oleh para buruh. Contoh pemberontakan kaum buruh dalam sejarah, salah satunya adalah sejarah pemberontakan buruh di Lyon, Prancis.

Pemberontakan kaum buruh di Lyon telah terjadi tiga kali pada tahun 1831, 1834, dan 1848. Akibat pemberontakan tersebut, Prancis mengerahkan 20.000 pasukan tentara untuk melawan aksi demonstrasi yang dilakukan kaum buruh. Kaum buruh memang pekerja yang memiliki pekerjaan kasar, tapi apakah mereka layak mendapat ketidakadilan? Ketidakadilan yang kerap kali terjadi adalah eksploitasi buruh yang dilakukan oleh kaum oligarki. 

Untuk melindungi hak-hak para buruh, Jokowi mengeluarkan UU yang berisi tentang dukungan bagi para buruh dan seluruh rakyat Indonesia untuk bebas dari eksploitasi. Seiring berjalannya waktu, hubungan kaum buruh dan kaum oligarki yang sudah disusun secara paska reformasi, UU Tentang Serikat Pekerja 2002, UU Hubungan Industrial 2003, UU SJSN 2009 dirusak oleh UU Omnibuslaw. 

Akibatnya terjadi demonstrasi yang bertujuan untuk menentang hadirnya UU Omnibuslaw. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa, banyak diantaranya dianiaya dan ditangkap oleh aparat. salah satu tokoh yang mengecam kehadiran UU tersebut adalah Jumhur W, ia ditangkap dan kemudian di penjara pada tahun 2020 lalu. Ia mempublikasikan statement bahwa UU Omnibuslaw hanya kepentingan para investor yang rakus dan biadab. Kemudian untuk menanggapi pernyataan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Omnibuslaw bertentangan dengan konstitusi UUD'45.

Pada saat ini, persoalan yang terjadi adalah dalam 8 tahun pemerintahan Jokowi adalah negara malah memiliki peroalan hutang yang menumpuk dan tentunya para penguasa serta para kaum borjuis lainnya sedang berleha-leha. Pada saat ini yang paling nampak adalah orang-orang kaya menjadi semakin kaya dan moralitas aparatur tidak mengarah pada keadilan, serta rakyat yang semakin tersisihkan akibat keadaan yang membiru. 

Negara Indonesia tercipta bukan hasil jerih payah beberapa orang, melainkan seluruh rakyatnya ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan satu hak yang sama, yaitu kemerdekaan. Namun apakah kemerdekaan dan kebebasan hidup sudah didapat oleh semua rakyat Indonesia? 

Tidak, nyatanya para borjuis rakus masih berkeliaran dengan hak-hak keadilan yang seharusnya didapat oleh kaum buruh. Indonesia memiliki lima sila yang salah satunya berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". Seluruh rakyat Indonesia mendengarnya, tetapi mungkin sila tersebut hanyalah kalimat biasa tanpa adanya orang lain yang merasakan.  

Pemerintahan Jokowi pada lima tahun pertama menurut tim CNBC melaporkan penurunan kemiskinan di Indonesia paling kecil dalam sejarah paska reformasi. hanya sedikit satu persen rata-rata pertahun. penurunan kemiskinan pada waktu Pandemi menurun hanya nol koma berdasarkan BPS. Disisi lain banyak pula kenaikan kekayaan para pejabat pada masa pandemi. Upah buruh semakin mengkhawatirkan. 

Kenaikan upah buruh hanya naik sekitar rata-rata 0,85 %, tidak sampai satu persen. ketika Menteri Perdagangan, Zulkifli Hassan melakukan inspeksi ke Pasar Kramat Jati dan mendapati bahwa tercatat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sudah mencapai 50-70 %. Apakah dengan kenaikan ini kaum buruh mampu bertahan? Bagaimanakah nasib anak cucu mereka saat ini? Berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut, dimanakah letak dan fungsi dari sila ke lima Pancasila?

 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" hanyalah suara saja tanpa tindakan nyata dan matinya moralitas para aparat kini hanya dapat disaksikan tanpa adanya tindak lanjut. rakyat semakin tersisih dan Indonesia hanyalah rumah bagi para oligarki rakus. apakah artinya perjuangan kaum buruh jika tidak adanya follow up dari pemerintah. Perlukan revolusi yang dilakukan oleh kaum buruh seperti di Lyon, Prancis? 

Tentu saja Indonesia bukanlah Prancis pada abad 19 yang dimana negara adalah miliki raja dan kekuasaan raja ditopang oleh para baron yang kaya, mereka membayar upeti. sebelum revolusi, hak-hak rakyat dan buruh tidak dipahami oleh para oligarki. Persoalan ini tentunya berbeda dengan Indonesia yang didirikan oleh bapak pendiri bangsa lewat keringat dan darah serta kemenangan founding fathers yang kemudian cita-cita tersebut terukir dalam kemerdekaan. salah satu kuncinya adalah sila ke lima yaitu "keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia"