Reshuffle ini memicu gejolak pasar: IHSG turun sekitar 1.3 %, sementara rupiah sempat menguat awalnya, sebelum akhirnya kembali stabil.
Sementara itu analis menyuarakan kekhawatiran:
- Jason Tuvey (Capital Economics) memperingatkan kemungkinan pelonggaran aturan fiskal dengan tekanan meningkat terhadap Bank Indonesia.
- Trinh Nguyen (Natixis) mencermati risiko kenaikan defisit karena harus membiayai program sosial tanpa menaikkan pajak terlalu agresif.
- Banyak pula yang merasa era kepercayaan diri fiskal yang dibawa Sri Mulyani telah berakhir.
Apa Makna Pergantian Ini dari Perspektif Filosofi dan Demokrasi?
"A wise leader knows when to change course, but a better one knows when not to change essential crew," demikian kata bijak yang relevan di saat seperti ini.Â
Jika dijabarkan dalam perspektif filosofi kepemimpinan, perubahan harus diukur bukan hanya dari siapa yang keluar masuk, tetapi apakah tim baru membawa sinergi, visi, dan kredibilitas baru yang lebih kuat.
Sejak Februari 2025, reshuffle pertama dilakukan terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, digantikan oleh Brian Yuliarto dari ITB. Langkah ini dianggap peringatan keras dari Presiden bahwa kabinet tidak boleh melakukan kesalahan berulang.
Namun, pernyataan resmi Presiden Prabowo pada Juni 2025 secara konsisten menyatakan "tidak ada rencana reshuffle", karena menurutnya para menteri telah bekerja dengan baik. Tegas dan lugas, ia menekankan pentingnya kesetiaan kepada negara di atas loyalitas partai.
Fabian Nydahl, seorang pemikir politik, pernah berkata: "Kesetiaan kepada negara adalah konsentrasi terbaik dari keadilan politik." Namun ketika menteri sebelumnya telah bekerja keras, lalu tiba-tiba diganti, kesetiaan dan keadilan itu diuji kembali.
Jalan ke Depan: Haruskah Rakyat Menerima atau Tetap Menuntut?
Rakyat berhak menuntut transparansi atas alasan reshuffle. Jika pergantian didasarkan pada data kinerja, bukti yang jelas harus tersedia. Monitor publik harus berjalan, karena ini soal kelangsungan program-program prioritas seperti kesejahteraan dan ekonomi.
Sebaliknya, menteri-menteri pengganti---seperti Purbaya---tengah diuji legitimasi dan kapabilitasnya. Harapan besar melingkupi mereka: mampu melanjutkan stabilisasi ekonomi, responsif terhadap publik, dan tetap menjaga disiplin fiskal.
