"Apabila kebenaran menusuk, maka yang menjerit adalah mereka yang terkena."--- Seno Gumira Ajidarma
Dalam satu pernyataan, badai politik kembali menggulung Senayan. Budi Arie Setiadi, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, menyulut kontroversi dalam sebuah wawancara di podcast Gaspol! milik Kompas. Di sana, Budi Arie mengatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya sebagai "gembong" judi online (judol) adalah bagian dari political game---permainan politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Namun bukan itu yang membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) marah besar. Yang menyulut emosi adalah pernyataan lanjutan Budi Arie:
"Ketumnya aja nggak pernah ngomong pemberantasan judi online. Ketum partai mitra judol."
Kalimat itu melesat seperti anak panah ke jantung politik. Meski tak menyebut nama atau partai secara eksplisit, publik langsung mengaitkannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Respons dari PDIP pun tak bisa lebih jelas lagi---mereka naik pitam.
PDIP: Dari Tersinggung hingga Melapor ke Polisi
Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, fraksi PDIP mencecar Budi Arie dengan pertanyaan tajam, meminta klarifikasi atas pernyataan tersebut. Tak hanya berhenti di parlemen, laporan pidana terhadap Budi Arie juga diajukan oleh kader PDIP ke kepolisian.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang juga elite utama PDIP dan anak dari Megawati, menegaskan:
"Pak Budi Arie harus terbuka. Jangan main tuduh. Kalau merasa difitnah, buktikan siapa yang dimaksud Partai Mitra Judol itu."
Reaksi keras ini justru memunculkan pertanyaan besar di benak publik: mengapa PDIP merasa diserang, padahal Budi Arie tidak menyebut nama partai manapun? Bukankah jika tidak merasa sebagai "partai mitra judol", tidak perlu merasa tersinggung?
Tafsir Publik dan Politik Simbolik
Politik Indonesia dikenal penuh dengan simbol, kode, dan kalimat setengah terbuka. Ketika Budi Arie menyebut "Ketum aja nggak pernah ngomong pemberantasan judol", banyak yang langsung mengaitkan dengan Megawati karena memang Megawati nyaris tak pernah mengomentari isu judi online.
Namun, banyak ketua umum partai politik lain juga demikian. Ketua Umum Golkar, Gerindra, PAN, hingga Demokrat pun tidak secara eksplisit menyuarakan sikap terhadap pemberantasan judol. Mengapa hanya PDIP yang merasa tertusuk?
Dosen komunikasi politik Universitas Indonesia, Ari Junaedi, mengatakan:
"Dalam komunikasi politik, siapa yang merasa disebut biasanya merasa memiliki. Jika PDIP tersinggung, bisa jadi karena merasa pernyataan itu menyentuh sesuatu yang mereka anggap strategis atau sensitif."
Artinya, PDIP sendiri mungkin merasa framing "Partai Mitra Judol" bisa melekat pada mereka, sehingga merespons dengan reaksi yang berlebihan.
Relasi Personal dan Kepentingan Politik
Penting dicatat bahwa Budi Arie dulunya adalah relawan Jokowi, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Projo, organisasi relawan Jokowi terbesar. PDIP dan Projo punya sejarah relasi yang rumit. Di Pilpres 2024, misalnya, arah politik Projo yang mendukung Prabowo-Gibran dianggap "berseberangan" dengan sikap PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud.
Maka pernyataan Budi Arie bisa dilihat bukan sekadar soal judi online, tapi juga bagian dari dinamika pasca-pemilu. Ketika kekuasaan bertransisi dan koalisi lama mulai retak, percikan seperti ini bisa meledak menjadi bara besar.
Siapa Sebenarnya "Partai Mitra Judol"?
Pertanyaan ini menjadi sentral. Jika Budi Arie menyebut "partai mitra judol", siapa yang dimaksud? Sampai hari ini, ia tak pernah menyebut nama. Namun publik punya daya nalar tersendiri. Mereka melihat bahwa Budi Arie sedang membalas tudingan yang menyerangnya secara personal---terutama yang datang dari pihak-pihak politik. Maka, ia balik menuding bahwa partai tertentu justru diam atau "berteman" dengan praktik judol.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari judi online di Indonesia mencapai Rp 327 triliun dalam kurun waktu 2023. Dalam laporannya, PPATK menemukan indikasi keterlibatan sejumlah tokoh publik, bahkan ada transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening oknum partai politik. Namun, PPATK tidak pernah menyebut nama partai secara langsung.
Dari sinilah muncul persepsi liar: siapa yang dimaksud? Dan mengapa justru PDIP merasa tertuding?
Judi Online dan Problem Sistemik
Apapun pernyataan Budi Arie, kita tidak boleh kehilangan fokus dari persoalan substansi: judi online sudah menjadi penyakit sosial dan ekonomi nasional. Bahkan sejak era Presiden Jokowi telah meminta semua pihak memberantas praktik ini.
Namun publik juga mencatat bahwa penindakan yang dilakukan Kominfo, PPATK, dan kepolisian belum efektif. Judi online terus berkembang. Artinya, masalah ini bukan semata tanggung jawab Kominfo, tapi tanggung jawab lintas institusi dan lintas partai.
Akhir Kata: Jangan Gentar Bicara Benar
Kemarahan PDIP terhadap Budi Arie bisa dimaknai sebagai bagian dari dinamika politik pasca kekuasaan. Tapi di tengah gempuran opini, kita butuh ketegasan moral. Seperti kata filsuf Prancis Voltaire:
"Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk mengatakannya."
Jika Budi Arie keliru, maka bantahlah dengan data dan argumen. Tapi jika ia benar, dan hanya sedang mengungkap kenyataan yang pahit, maka demokrasi harus memberinya ruang. Demokrasi tidak tumbuh dalam ruang steril, tapi dalam ruang yang menerima kritik, menyikapi sinisme, dan merangkul perbedaan.
Dan soal "partai mitra judol"---jika memang tidak merasa, mengapa harus tersinggung?.***MG
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
