Namun, banyak ketua umum partai politik lain juga demikian. Ketua Umum Golkar, Gerindra, PAN, hingga Demokrat pun tidak secara eksplisit menyuarakan sikap terhadap pemberantasan judol. Mengapa hanya PDIP yang merasa tertusuk?
Dosen komunikasi politik Universitas Indonesia, Ari Junaedi, mengatakan:
"Dalam komunikasi politik, siapa yang merasa disebut biasanya merasa memiliki. Jika PDIP tersinggung, bisa jadi karena merasa pernyataan itu menyentuh sesuatu yang mereka anggap strategis atau sensitif."
Artinya, PDIP sendiri mungkin merasa framing "Partai Mitra Judol" bisa melekat pada mereka, sehingga merespons dengan reaksi yang berlebihan.
Relasi Personal dan Kepentingan Politik
Penting dicatat bahwa Budi Arie dulunya adalah relawan Jokowi, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Projo, organisasi relawan Jokowi terbesar. PDIP dan Projo punya sejarah relasi yang rumit. Di Pilpres 2024, misalnya, arah politik Projo yang mendukung Prabowo-Gibran dianggap "berseberangan" dengan sikap PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud.
Maka pernyataan Budi Arie bisa dilihat bukan sekadar soal judi online, tapi juga bagian dari dinamika pasca-pemilu. Ketika kekuasaan bertransisi dan koalisi lama mulai retak, percikan seperti ini bisa meledak menjadi bara besar.
Siapa Sebenarnya "Partai Mitra Judol"?
Pertanyaan ini menjadi sentral. Jika Budi Arie menyebut "partai mitra judol", siapa yang dimaksud? Sampai hari ini, ia tak pernah menyebut nama. Namun publik punya daya nalar tersendiri. Mereka melihat bahwa Budi Arie sedang membalas tudingan yang menyerangnya secara personal---terutama yang datang dari pihak-pihak politik. Maka, ia balik menuding bahwa partai tertentu justru diam atau "berteman" dengan praktik judol.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari judi online di Indonesia mencapai Rp 327 triliun dalam kurun waktu 2023. Dalam laporannya, PPATK menemukan indikasi keterlibatan sejumlah tokoh publik, bahkan ada transaksi mencurigakan yang masuk ke rekening oknum partai politik. Namun, PPATK tidak pernah menyebut nama partai secara langsung.
Dari sinilah muncul persepsi liar: siapa yang dimaksud? Dan mengapa justru PDIP merasa tertuding?
