Putusan untuk tidak membawa perkara ini ke pengadilan adalah sesuai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tidak ada cukup dasar hukum untuk menyatakan kasus ini layak disidangkan.
Masih Ada yang Menyangsikan: Sikap Sehat dalam Demokrasi
Yang menjadi ironi, setelah klarifikasi resmi disampaikan lengkap dan logis, masih muncul komentar yang menyangsikan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan, tidak sedikit yang justru menuduh bahwa polisi telah "dibeli", "dikendalikan", atau bahkan "berkonspirasi". Di sinilah tantangan demokrasi kita diuji: logika versus fanatisme.
Perlu kita pahami, dalam sebuah negara demokrasi, kritik adalah bagian vital. Tapi kritik yang sehat harus berbasis data, logika, dan keterbukaan terhadap fakta. Ketika semua bukti sudah disodorkan, tapi tetap ditolak mentah-mentah, maka itu bukan lagi kritik, tapi penyangkalan terhadap realitas.
Ada sebagian pihak yang sengaja mengangkat isu ini bukan demi mencari kebenaran, melainkan demi mengguncang legitimasi. Tujuan mereka bukan klarifikasi, melainkan sensasi.
Apa Sikap Kita?
1. Tetap Berdiri di Atas Fakta dan Logika. Sikap rasional harus menjadi fondasi kita dalam melihat isu apa pun.
2. Menolak Disinformasi. Menyebarkan tuduhan palsu setelah bukti ilmiah diberikan adalah bagian dari hoaks.
3. Mengajak Dialog, Bukan Menyulut Emosi. Kita tidak bisa memaksa semua orang percaya, tapi kita bisa menunjukkan sikap yang beradab dan mengajak berpikir terbuka.
Dalam dunia yang makin terpolarisasi, kebenaran kadang tidak cukup untuk meyakinkan orang yang sudah menutup mata. Tapi selama ada satu pihak yang terus menyuarakan kebenaran, maka akal sehat tidak akan mati.
Klarifikasi Seharusnya Menjadi Titik Akhir
Polri sudah menunaikan tugasnya. UGM sudah bersuara. Bukti sudah disampaikan. Maka bagi publik yang sehat dan objektif, klarifikasi ini seharusnya menjadi titik akhir dari isu ijazah Jokowi. Terus menghidupkan isu ini tanpa dasar bukan saja melecehkan hukum, tapi juga mencederai semangat demokrasi yang sehat.
