2. Cuci Tangan Strategis
Dalam konteks ini, pernyataan Megawati bisa dilihat sebagai upaya menjaga jarak. Ia seolah ingin mengatakan: "Itu urusan Jokowi, bukan tanggung jawab PDIP lagi." Sikap ini mencerminkan kehati-hatian politik menjelang konsolidasi partai untuk Pilkada dan Pemilu 2029. PDIP seolah ingin memulai lembar baru tanpa harus menanggung risiko politik dari pemerintahan Jokowi yang mulai menuai kritik publik, terutama di bidang ekonomi dan netralitas politik.
3. Gaya Retorika yang Salah Tempat
Bukan sekali ini Megawati mengeluarkan pernyataan yang multitafsir. Bisa jadi niat awalnya adalah menyudahi polemik, tetapi karena gaya bicara yang khas dan blak-blakan, justru malah menimbulkan kesan bahwa ia mendukung para penuduh Jokowi.
---
Apa yang Seharusnya Dilakukan?
Dalam konteks etika dan tanggung jawab politik, PDIP seharusnya mengambil sikap yang lebih jelas. Jika benar selama ini PDIP memercayai keabsahan ijazah Jokowi, maka pernyataan yang tegas untuk membela integritas mantan kader unggulan mereka sangat diperlukan. Sikap ambigu atau bahkan menjauh hanya akan menimbulkan kesan oportunistik dan mencederai nilai-nilai kebangsaan yang selama ini digaungkan partai berlambang banteng itu.
Mengingat PDIP adalah partai ideologis yang mengusung semangat nasionalisme, pembiaran terhadap serangan politik berbasis fitnah dan hoaks adalah pengkhianatan terhadap semangat demokrasi. Membiarkan tuduhan yang telah terbukti tidak berdasar berkembang di ruang publik tanpa klarifikasi kuat dari pihak-pihak yang dulu ikut bertanggung jawab dalam proses pencalonan adalah preseden buruk dalam politik modern.
---
Demokrasi Butuh Keteladanan
Isu ijazah ini memang bisa terlihat sepele, tetapi menjadi berbahaya ketika digunakan sebagai senjata politik tanpa dasar hukum yang sahih. Lebih dari sekadar menyerang figur Jokowi, isu ini menyerang integritas lembaga pendidikan, KPU, bahkan sistem demokrasi kita sendiri. Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kekuasaan adalah hal wajar, namun harus dibangun di atas dasar data dan akal sehat.
Megawati sebagai tokoh bangsa dan pemimpin partai besar punya tanggung jawab moral untuk memberikan teladan, bukan hanya kepada kader partai, tetapi juga kepada publik luas. Ketika suara dari elite partai lebih condong memelihara keraguan ketimbang menegaskan kebenaran, yang terancam bukan hanya reputasi satu orang, tetapi masa depan akal sehat politik kita.
---
Penutup: Saatnya Bicara Jernih