100 Hari Jokowi, Ada Tanya pada Konservasi dan Korupsi

Tanpa terasa sudah 100 hari berlalu pemerintahan Jokowi dalam periode keduanya ini. 

Kalau dilihat secara obyektif, memang dalam seratus hari ini sudah banyak yang dicapai Jokowi, terutama di bidang pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Hal itu merupakan kelanjutan dari program primadona yang sudah diusung Jokowi sejak ia menduduki kursi kepresidenan.

Soal infrastruktur, sulit untuk disangkal bahwa selama Jokowi berkuasa, sangat banyak perkembangan yang telah dirinya capai. pelabuhan, jalan tol, pembangunan kawasan perbatasan adalah contoh konkrit yang bisa kita lihat.

Dari sisi ekonomi, walau banyak kritik yang Jokowi terima, terutama menyangkut jumlah hutang selama periode berkuasa, tetap tak bisa disangkal bahwa ekonomi saat ini relatif stabil dan ada kecenderungan membaik.

Namun, ada masalah yang nampaknya dalam periode keduanya ini menimbulkan banyak tanda tanya. Terutama hal yang menyangkut komitmen Jokowi terhadap kelestarian alam atau konservasi dan anti korupsi.

Untuk kasus korupsi, kontroversi sudah muncul ketika terjadi hiruk pikuk pikuk pemilihan pimpinan KPK dan perubahan UU KPK. 

Dari dua hal tersebut, banyak kalangan menilai Jokowi berkompromi sehingga komitmennya terhadap sikap anti korupsi dipertanyakan. 

Gelombang penolakan dari kalangan aktivis Anti korupsi, mahasiswa dan para tokoh cendekiawan yang beroposisi nampaknya tidak membuat Jokowi bergeming untuk mengubah UU Anti Korupsi. 

Usul agar Pemerintah mengeluarkan Perpu agar perubahan  UU tersebut dibatalkan tidaklah dia hiraukan. Walau ratusan dosen  memprotes dan tokoh masyarakat secara khusus bertemu dengannya. (Kompas.com)

Sikap keras Jokowi dalam kasus ini sungguh menimbulkan tanda tanya besar: apakah Jokowi tidak peduli pada penegakan hukum kasus korupsi yang sampai saat ini benar- benar masih menjadi musuh nomor satu bangsa ini?

Pertanyaan besar kedua adalah mengenai sikap Jokowi terhadap usaha melestarikan alam di negeri ini.