Korupsi Hilang, Semua Rakyat Indonesia Jadi Jutawan

Korupsi adalah kata yang menggambarkan pencurian uang atau dana negara yang seharusnya menjadi sumber kekuatan untuk mejadikan rakyat sejahtera. 

Dana negara itu adalah uang yang seharusnya, jika tidak dikorupsi, menjadi modal finansial pembangunan, pendidikan, kesehatan dan kemakmuran suatu negara bisa terwujud.

Oleh karenanya, maka kejahatan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebab para koruptor menyebabkan sengsara banyak rakyat jelata.

Dengan argumentasi ini, maka jika tanpa korupsi, maka suatu negara pasti lebih bisa menjadi negara yang memakmurkan rakyatnya.

Itu bukanlah isapan jempol belaka. Lihat saja negara - negara yang masuk dalam indeks korupsi terendah adalah negara yang dikenal sebagai negara makmur dan rakyatnya bahagia.

Hitungan - hitungan akan hal ini pun bisa dikalkulasikan secara kasat mata. Seperti yang diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. (Detik.com)

Dia mengatakan setiap orang bisa mendapat Rp 20 juta per bulan jika korupsi pertambangan bisa dihilangkan. Pernyataan ini didasarkan oleh hitungan KPK dari jumlah uang negara yang hilang dari sektor pertambangan akibat dikorupsi. 

Ya, hanya di satu sumber daya alam saja kita kehilangan triliunan rupiah setiap tahunnya. Padahal kita masih memiliki banyak sumber daya alam lain, sebut saja sektor kehutanan, perikanan, kelautan, perkebunan dan masih banyak lagi. 

Jika dikumpulkan semua uang yang sudah dikorupsi, jangan - jangan lebih besar dari jumlah APBN yang kita punya.

Kalau di satu sektor saja setiap jiwa yang hidup di Indonesia, dengan penduduk yang sekarang ini melebihi 25o juta jiwa, bisa mendapatkan setiap bulannya puluhan juta rupiah, maka apalagi dengan banyak nya sumber kekayaan dan sumber daya alam seperti diungkapkan di atas.

Tentu juga jika uang tunai itu dijadikan modal pembangunan dan kegiatan ekonomi produktif akan menjadi menjadi berlipat ganda lagi hasilnya.

Melihat kenyataan ini, seharusnya seluruh rakyat Indonesia, yang masih punya hati dan kebaikan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Karena kenyataannya korupsi adalah sumber malapetaka kemiskinan, kebodohan dan kesengsaraan.

Namun, sangat miris justru terlihat, belum cukup banyak masyarakat yang menyadari hal ini. Bahkan secara realita, mereka masih mau memilih pimpinan daerah dan politikus yang jelas sudah melakukan korupsi dan bahkan sudah dihukum.

Masa bodoh seperti ini sungguh sangat disesalkan. 

Apalagi sampai hari ini pun ada orang yang masih menganggap korupsi adalah budaya Indonesia.

Dengan alasan - alasan di atas lah, penulis menulis banyak opini tentang korupsi. Selain, terutama untuk mengingatkan secara pribadi agar tidak ikut dalam tindakan korupsi itu, juga agar sikap anti  korupsi sungguh bisa menjadi kesadaran bersama.

Mungkin ada beberapa Kompasianer yang mempertanyakan warna tulisan dari penulis yang akhir - akhir ini bersikap kritis terhadap pemerintah Jokowi, terutama dalam sikap politiknya terhadap korupsi.

Sebenarnya, penulis masih mendukung sikap politik dan arah pembangunan yang dilakukan Jokowi, namun khusus untuk sikap anti korupsi nya Penulis melihat ada sikap kompromistis.

Hal itu terlihat jelas dengan keputusan nya dalam pemilihan piminan KPK dan yang terutama dengan menyetujui perubahan UU KPK. 

Dari dua sikap ini terlihat bahwa Jokowi memang dalam keadaan terjepit dan dia tidak mau diganggu oleh lawannya yang ada di DPR dalam rangka mensukseskan program pembangunan yang ia canangkan. 

Namun, pilihan kompromi  ini bukanlah pilihan tepat. Karena kendor terhadap kasus korupsi, sama saja membakar sumber dana untuk pembangunan seperti yang telah diungkapkan di atas tadi 

Jadi, jika memang mengharapkan negara ini sungguh bisa menjadi bangsa yang makmur sejahtera, maka lawanlah dan kikis habis korupsi. Niscaya kita semua bisa menjadi jutawan yang bahagia dan sejahtera.***MG