Jika dibandingkan dengan situasi sekarang ini, tentulah tidak sama atau bisa dikatakan bertolak belakang.
Hasil survei internal kubu Jokowi, pasti didasarkan atas pertanyaan survei namun tidak diketahui siapa yang menjawab.Â
Memang selama masa kampanye ASN dan aparat negara tidak boleh secara aktif berkampanye. Mereka diharapkan netral. Namun mereka tetap bebas untuk memilih partai dan capres mana yang mereka mau dukung. Intimidasi dan konsekuensi seperti pada jaman Orde Baru jelas tidak terjadi.Â
Dukungan yang secara nyata ditunjukkan oleh para kepala daerah juga nampaknya tidak terlalu mempengaruhi masyarakat untuk bebas memilih.Â
Lihat saja di Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, di mana para kepala daerah sempat mengadakan acara deklarasi untuk mendukung Jokowi. Saat Pilpres dilakukan, tetap saja suara Prabowo menang di wilayah itu.
Jokowi juga tidak "menandai" ASN yang tidak memilihnya. Hal itu terbukti dengan kenaikan gaji ASN dan gaji ke 13 tetap diberikan ke semua ASN.
Untuk wilayah di mana Jokowi kalahpun, dia tetap memberikan bantuan dan membangun di sana sesuai dengan kebutuhan di daerah itu.Â
Jadi, apakah ASN sudah "ditandai" Jokowi. Kalau arti "ditandai" seperti jaman Orde Baru rasanya sih tidak.***MG
