Krisis Demokrasi : Junta militer menentang perubahan ideologi Myanmar, dari Komunis menjadi Demokrasi
Belum selesai dengan kasus Rohingya, kini Myanmar kembali menghadapi pergolakan internal. Pada awal tahun 2021, dunia dikejutkan dengan berita yang datang dari negara di mana hak asasi manusia dilanggar.
Dilansir dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), eskalasi kekerasan oleh militer Junta mengakibatkan 3371 orang ditangkap, dituntut, atau dijatuhi hukuman. 1118 orang didakwa dengan surat perintah dan 745 korban jiwa tewas sejak kudeta dimulai pada Senin (1/2/2021).
Apa penyebabnya?
Sebelum menilik lebih lanjut, pada dasarnya dari tahun 1962-2011 Myanmar berada di bawah kekuasaan militer dan singkat cerita negara ini berubah dari salah satu negara Asia Tenggara paling menjanjikan menjadi salah satu yang termiskin di dunia di bawah kekuasaan militer.
Tanggal 8 November 2020, tepatnya saat pemilihan umum (pemilu) tengah diselenggarakan, Aung San Suu Kyi, politisi dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) terpilih sebagai pemimpin berdaulat Myanmar dan memenangkan 82% kursi. Hasil pemilu menunjukkan Aung San Suu Kyi, sah sebagai pemimpin dengan jumlah kursi yang cukup untuk membangun pemerintahan.
Namun pertentangan datang. Pihak militer di bawah Panglima Tertinggi jenderal Senior Min Aung Hlaing memprotes dan menuduh pemilu yang diadakan ini penuh dengan "kejanggalan". Pihak militer juga menuntut untuk melakukan pemungutan suara ulang karena merasa ada bentuk penipuan pada 9 juta suara yang diberikan dalam pemilihan yang terjadi.
Dibawah Panglima Tertinggi jenderal Senior Min Aung Hlaing, pihak militer merasa benar secara hukum dan menuntut Komisi Pemilu Bersatu (UEC) atau the United Elections Commission (UEC) of Myanmar yang mengawasi pemilu, atau pemerintah, atau anggota parlemen yang keluar untuk membuktikan pada sesi khusus sebelum parlemen baru bersidang pada 1 Februari, bahwa pemilu itu bebas dan adil.
Permintaan ditolak. UEC dengan tegas mengatakan tidak ditemukan bukti apapun terkait kecurangan voting atau penipuan, dan bahwa masing-masing suara adalah "terhitung secara terbuka dan disaksikan oleh kandidat pemilu, staf pemilihan, media, observers dan organisasi masyarakat lainnya".
Kendati demikian, pada 1 Februari 2021, tepatnya pada Senin dini hari waktu setempat, Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin militer Myanmar Tatmadaw melakukan aksi kudeta kekuasaan di Naypyidaw.
Menggulingkan dan menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan politisi partai NLD lainnya. Dan pada jam 10 lewat 30 menit, pihak militer mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun, dan menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing.
