Kenaikan Harga BBM, Apakah Jadi Solusi?

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat. Hal ini merupakan pilihan terakhir pemerintah dengan mengalihkan subsidi BBM. Hal ini didasarkan atas ucapan Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden dan Menteri terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM yang ditayangkan pada akun Youtube Sekretariat Presiden.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengumumkan penyesuaian harga BBM terbaru, yaitu Pertalite mulanya Rp. 7.650/L sekarang menjadi Rp. 10.000/L; Solar subsidi mulanya Rp. 5.150/L sekarang menjadi Rp. 6.800/L; dan Pertamax nonsubsidi mulanya Rp. 12.500/L sekarang menjadi Rp. 14.500/L

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani pada sidang paripurna mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 terjadi lonjakan subsidi dan kompensasi untuk energi yang melebihi kuota APBN sehingga pencapaiannya melampaui di atas Rp 698 triliun hingga akhir tahun dan mengakibatkan RAPBN 2023 naik. 

Konsumsi Pertalite di Indonesia mencapai 80% dari total bensin sehingga hal ini mengakibatkan kenaikan inflasi. Per Maret 2022, BPS telah memberitahukan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi.

Di tengah ramainya polemik penolakan tersebut, masyarakat kembali mengingat memori pada 2008 silam. Saat itu, sejumlah petinggi PDIP menangis tatkala Presiden SBY memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Puan Maharani pun adalah sosok yang disorot saat itu. Tangisan Puan tersebut pun sekarang menuai kontra. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera ikut angkat suara. Menurutnya, segala sindiran yang ada saat ini memang ditujukan kepada Puan Maharani yang menyebutkan bahwa sindiran tersebut merupakan wujud kemarahan publik terhadap Puan Maharani yang merupakan representasi lembaga legislatif.

Seharusnya pemerintah dapat belajar dari beberapa kali naiknya harga BBM dan memastikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Pemerintah harus lebih cermat dalam menanggapi dampak kenaikan BBM seperti maraknya inflasi dan banyaknya kemiskinan.

Kenaikan BBM merupakan upaya pemerintah yang telah dipikirkan secara matang sehingga mereka memilih menaikkan subsidi BBM sebagai keputusan terakhir.  

Hal tersebut sejalan dengan perkataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode 2009-2011, Darwin Zahedy Saleh yang menyampaikan bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi selama ini banyak dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu.

Lalu apa kompensasi kenaikan harga BBM itu? 

Terdapat tiga upaya bantuan sosial yang diberikan pemerintah menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam hal ini Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Sosial agar memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM. 

Bantuan ini disalurkan pekan ini untuk masyarakat. Tiga diantaranya adalah BLT sebesar Rp 150.000,00 yang diberikan sebanyak empat kali dalam setahun, selanjutnya bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 pada 16 juta pekerja, dan yang terakhir ada subsidi Pemda sebanyak Rp 2,17 triliun dalam membantu sektor transportasi. Ketiga upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan tepat sasaran sehingga tercipta tujuan membantu masyarakat kalangan bawah dari efek domino kenaikan BBM. 

Tidak hanya rakyat yang terkejut akibat kenaikan BBM ini, namun berbagai fraksi selaku pihak berwenang seperti Anggota Komisi VII DPR RI. Menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto mengaku terkejut mengenai keputusan pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Bio Solar hingga Pertamax dalam awal bulan ini, Sabtu (3/9/2022).

" Cukup mengejutkan kami, lantaran kami menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan yang lebih mengejutkan lagi sebelum kenaikan BBM ini minyak global juga mengalami penurunan harga" ucap Mulyanto pada acara 'Energi Corner' CNBC Indonesia, Senin (5/9/2022)

Jika kenaikan BBM terjadi dalam waktu yang lama, apakah hanya dengan mengandalkan upaya bantuan sosial dari pemerintah, masyarakat kurang mampu dapat hidup dengan nyaman tanpa pusing memikirkan biaya pengeluaran sehari-hari? Nyatanya tidak kan? Kenaikan BBM turut serta diikuti dengan kenaikan bahan pokok. Hal tersebut, menjadi momok yang seharusnya dipikirkan lebih oleh pemerintah. 

Apa yang perlu dilakukan?

Cara pemerintah saya kira sudah baik, tetapi dampaknya juga harus dirasakan masyarakat. Program upaya bantuan terhadap masyarakat kurang mampu harus tetap sasaran. 

Kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM bisa diimbangi dengan pengalihan subsidi yang seharusnya dialihkan pada sektor pertanian, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya, sehingga lebih diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu (miskin). Seperti harga pupuk yang melonjak bagi sektor pertanian membuat harga produksi meningkat. Tetapi malah harga jual di pasaran tergolong murah sehingga menimbulkan kerugian bagi sektor pertanian. 

Pemerintah dapat mengoptimalkan pembagian BLT yang tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu (miskin) dengan melakukan survei langsung pada lokasi tempat tinggal masyarakat menengah ke bawah (miskin) agar program upaya bantuan sosial pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga dapat menekan laju anggaran terhadap proyek pembagunan yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. 

Dua tahun masa pandemi, sudah cukup membuat rakyat menderita. Berikan kesempatan rakyat bernafas sejenak sebelum mendapat deraan masalah berikutnya.