Peta di atas mengilustrasikan sebuah areal konsesi perkebunan (perusahaan) katakanlah luasnya 10.000 hektar. Dalam sistem pengumpulan hasil, area ini dibagi habis menjadi 8 afdeling yakni (afdeling Alpa hingga Afdeling Hotel. Satuan lebih kecil dari afdeling adalah blo.
Dengan demikian afdeling Alpa misalnya terdiri atas 19 blok yakni Blok A-1 hingga blok A-19. Dalam setiap blok terdiri atas puluhan hektar---tergantung topografi dan bentuk batas-batas konsesi.
Dalam setiap hektar terdiri atas sejumlah baris tanaman. Jadi baris adalah satuan terkecilnya. Namun dalam sistem kerja yang berlaku di dalamnya, dikenal ancak yakni, beberapa baris tanaman yang menjadi tanggung jawab seorang pemanen.
Setiap ancak memiliki satu TPH (tempat pemungutan hasil yakni, titik di mana si pemanen mengumpulkan hasil tanaman yang dipanennya agar memudahkan truk pengangkut membawanya ke pabrik.
Dengan sistem yang demikian, akan mudah mengatur kira-kira berapa banyak truk yang perlu disediakan untuk mengambil hasil dari TPH (tempat pemungutan hasil) suatu afdeling. Serta, memastikan sistem pengumpulannya menjadi mudah diorganisir dari sisi waktu dan biaya.
Jika fungsinya di balik, katakanlah men-dropping pupuk, hasilnya akan sama. Barang akan bisa didistribusikan dengan efisisien dengan cara ini hingga sampai di baris tanaman yang akan dipupuk.
Identik dengan sistem ini adalah pemungutan kayu gelondongan atau kayu log yang pada konsesi kehutanan (HPH dan HTI) dikenal dengan sistem logpond.Â
Mirip dengan sistem pengangkutan sampah rumah tangga di perkotaan, di mana unit-unit kendaraan dibagi ke blok-blok pengutipan guna membuat sistem pengumpulan menjadi lebih efisien dari sisi waktu serta lebih murah dari sisi biaya.
Bagaimana jika area pengutipan hasil bentuknya menyebar?
Pengumpulan hasil di area yang luas tidak satu hamparan
Dalam sistem pengumpulan hasil pada area yang luas namun tidak satu hamparan, diperlukan pengetahuan dasar tentang peta sebarannya agar kemudian dapat dilakukan klusterisasi area pengumpulan.
Klusterisasi didasarkan pada kedekatan jarak tempuh serta aksesibilitasnya. Klusterisasi dimaksud, bisa berdasarkan batas-batas administratif pemerintahan atau mengabaikan batas-batas administratif untuk tujuan diperoleh formasi pengumpulan hasil yang dari sisi waktu dan biaya paling murah.
