Di era globalisasi yang semakin pesat ini, PBB semakin aktif dalam mencanangkan program pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs memiliki tujuan utama untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pendidikan berkualitas menjadi salah satu subjek penting dalam mewujudkan peradaban bangsa yang lebih baik.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mempunyai gagasan mengenai program marketplace guru. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak meratanya pemetaan guru-guru berpotensi di sejumlah daerah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dengan inovasi optimal, para pemuka tenaga pendidik menggagas program ini sebagai upaya memajukan pendidikan generasi emas sehingga kesejahteraan masyarakat di pelosok terpencil nusantara juga terjamin. Namun, siapa sangka ternyata program ini juga berpengaruh terhadap kesejahteraan para tenaga pendidik khususnya golongan guru honorer.
Program yang bisa dibilang sebagai bentuk marketplace guru mengharuskan para tenaga honorer harus SIAP ditempatkan di daerah manapun sepanjang nusantara, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Para tenaga pendidik merasakan adanya diskriminasi terkait masa guru kontrak di pulau Jawa mendapatkan upah yang jauh lebih besar daripada mereka (kaum tenaga pendidik) yang mengabdi selama bertahun tahun dengan serba keterbatasan mengajar mengingat terpencilnya wilayah mereka berada.
Berinovasi membenahi mutu dan kualitas pendidikan anak bangsa melalui program 3T, tapi justru sebagian kalangan merasakan komplikasi dari gagasan tersebut. Sederhananya, bagaimana bisa seorang lulusan sarjana yang baru saja menyelesaikan pendidikannya langsung diberikan amanah sekaligus tantangan mengajar secara baik di wilayah prioritas tersebut. Tentunya, mereka membutuhkannya waktu untuk adaptasi dalam berproses. Dan tidak kalah penting, dibutuhkan pengalaman mengajar yang mampu membentuk karakter dan motivasi belajar siswa.
Bukanlah hal yang instan untuk bisa mendapatkan label PNS sebagai tenaga pendidik. Dikhawatirkan dengan adanya program siap ditempatkan ke wilayah 3T bisa mengurangi taraf kesejahteraan guru disana, karena tidak mendapatkan upah dan tunjangan setara PNS atau PPPK. Terlebih lagi, ditakutkan adanya budaya nepotisme dalam dunia tenaga pendidikan. Sebagai contoh, pengangkatan seorang pendidik secara nepotisme tanpa memperhatikan kualifikasi, serifikasi serta kompetensinya sebagai pendidik. Terkesan lebih memandang latarbelakang sosial dan finansial dari tenaga pendidik tersebut dalam memetakan penempatan kerja.
Program pemetaan guru honorer ke wilayah 3T juga menimbulkan ketidakseimbangan populasi guru di sejumlah daerah. Adanya ketimpangan jumlah tenaga pengajar yang dipengaruhi oleh pemetaan kualitas guru. Bagi lulusan guru dengan kualifikasi baik akan langsung ditarik oleh pihak sekolah ternama di setiap ibu kota, sementara tenaga pengajar sisanya akan diberikan ke sekolah lain yang berada di wilayah 3T. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini penyebaran tenaga pengajar handal masih terpusat di Pulau Jawa. Hal yang perlu dilakukan yaitu koordinasi lebih lanjut dengan instansi atau lembaga terkait agar terjadinya pemerataan dalam pemetaan ketenagakerjaan guru khususnya pada daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Jadi tidak hanya tenaga honorer saja yang akan mengajar di daerah tersebut, tetapi dari kalangan pendidik handal akan terjun langsung menyalurkan kreasi, aspirasi, dan inovasi mereka dalam membantu merajut cita generasi emas bangsa.
Menyejahterakan kehidupan masyarakat, pastinya juga harus menyejahterakan kehidupan para tenaga pendidik. Masyarakat terus berharap untuk pemerataan kualitas pendidikan agar kebutuhan mereka terpenuhi dengan mutu dari figur pendidik yang mereka dapat. Tentunya  masyarakat akan sangat merasa terbantu dengan adanya uluran tangan dari mereka para pendidik profesional yang mampu mengobarkan semangat belajar melalui program pendidikan yang sudah dan akan dilegalkan.
Pemetaan guru honorer ke wilayah 3T memang memiliki tujuan baik, meskipun terdapat perbedaan sudut pandang. Namun, akan jauh lebih optimal apabila percepatan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan di daerah 3T dikerahkan. Kelengkapan infrastruktur tentunya juga akan menjamin kehidupan guru honorer untuk tetap semangat mengajar dan enjoy menikmati masa mengajarnya. Demikian juga, untuk para guru yang sudah menetap di sekolah kota-kota besar akan lebih mudah untuk diajak kembali membangun desa tercintanya masing-masing.
#Amerta2023 #KsatriaAirlangga #UnairHebat #AngkatanMudaKsatriaAirlangga #BanggaUNAIR #BaktiKamiAbadiUntukNegeri #Ksatria(15)_Garuda(8) #ResonansiKsatriaAirlangga #ManifestasiSpasial #GuratanTintaMenggerakkanBangsa.
