Paul-Michel Foucault (15 Oktober 1926 -- 25 Juni 1984) atau lebih dikenal sebagai Michel Foucault adalah seorang filsuf Prancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa, dan kritikus sastra. Teori-teorinya membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, dan bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, terutama penjara dan rumah sakit. Foucault sangat tertarik untuk mempelajari hubangan pengetahuan dan kuasa. Menurutnya, tidak ada praktek pelaksanaan kekuasan yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak memandang relasi kuasa.
Foucault menunjukan bagaimana individu modern lahir sebagai objek dan subjek dari penyebaran dan pengadaan jaring-jaring kuasa. Foucault sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari mekanisme kekuasaan itu. Dari kesadaran ini akan lahir kesanggupan untuk menggunakan kekuasaan secara baik, artinya demi kepentingan orang lain. Keterarahan pada orang lain hanya lahir dari kesadaran akan tempat diri sendiri dalam konstelasi kekuasaan. Penggunaan kekuasaan yang konstan menciptakan tubuh pengetahuan, dan sebaliknya, penggunaan pengetahuan menciptakan efek kekuasaan. Begitulah teori Michel Foucault tentang hubungan kekuasaan-pengetahuan.
Lalu apa keterkaitan teori kuasa Foucault dengan kehidupan kontemporer?
Kita dapat ambil contoh melalui pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024, disebut juga Pilpres 2024, adalah pemilihan umum ke-lima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan dilakukan untuk menentukan pemangku jabatan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024--2029 dan akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Pemilihan ini menjadi kontestasi politik untuk memilih presiden baru menggantikan Joko Widodo yang purna tugas dari jabatannya setelah menjabat dua periode sebagai presiden dan tidak dapat mencalonkan diri lagi berdasarkan konstitusi.
Dalam konteks pemilu, teori kuasa pengetahuan Foucault dapat diterapkan pada cara pengetahuan politik dan diskursus pemilihan umum digunakan untuk membentuk dan memanipulasi kekuasaan. Misalnya, partai politik atau kelompok tertentu dapat mengendalikan naratif melalui berbagai media dan diskursus politik untuk mempengaruhi persepsi publik tentang kandidat atau isu tertentu.
Foucault juga akan menyoroti bagaimana lembaga-lembaga terkait pemilu, seperti lembaga pemilihan, partai politik, dan media massa, menggunakan pengetahuan untuk mengonstruksi norma-norma politik, mengklasifikasikan partisipasi politik, dan membatasi atau memperkuat kekuasaan politik tertentu, sehingga teori kuasa pengetahuan Foucault dapat membantu menganalisis dinamika kekuasaan yang terkait dengan produksi dan distribusi pengetahuan politik selama periode pemilu.
Contohnya, melalui media massa, partai politik dapat mengonstruksi cerita atau naratif tertentu mengenai kandidat atau isu-isu kampanye. Mereka dapat mengatur diskursus politik untuk memengaruhi persepsi publik tentang kebijakan tertentu atau menyalahkan lawan politik. Ini menciptakan suatu bentuk kekuasaan yang melibatkan pengendalian informasi dan interpretasi.
Kesimpulan dari perspektif Foucault adalah bahwa dalam proses pemilu, kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui institusi formal, tetapi juga melalui produksi dan distribusi pengetahuan politik. Pihak yang dapat mengontrol pengetahuan dan merumuskan diskursus memiliki keunggulan dalam meraih dukungan dan memengaruhi arah politik. Oleh karena itu, pemahaman dan analisis teori kuasa pengetahuan Foucault dapat membantu memahami kompleksitas kekuasaan dalam konteks pemilihan umum.
